Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

814 Suara Tidak Sah di Pekutatan, Massa Gerudug Pleno PPK

Bali Tribune / DATANGI PPK – Saat pelaksanaan pleno hari kedua Minggu (18/2) kemarin, puluhan warga mendatangi PPK Pekutatan untuk menggelar aksi damai.

balitribune.co.id | Negara - Penghitungan suara hasil Pemilu Serentak di seluruh kecamatan masih berlangsung di Jembrana. Yang menarik perhatian publik adalah penghitungan suara di Kecamatan Pekutatan, sebab sejak dimulai Sabtu (17/2/2024), pleno di kecamatan ini digerudug massa.

Hingga hari ke dua pleno tingkat Kecamatan Minggu (18/2/2024), puluhan warga masih mendatangi Kantor Camat Pekutatan. Sebelumnya di hari pertama Sabtu lalu, puluhan warga Desa Medewi dan Desa Pulukan datangi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rapat pleno di Kantor Camat Pekutatan. Warga menilai dari ratusan surat suara yang dinyatakan tidak sah lantaran rusak, warga menilai ada kecurangan dalam penghitungan. Warga juga menuding ada unsur kesengajaan untuk mengurangi suara yang sah.

Warga yang dikoordinir oleh I Wayan Wasa melakukan aksi damai mempertanyakan adanya keganjilan banyak surat suara yang tidak sah. Warga kecewa terhadap 814 surat di Kecamatan Pekutatan. Surat suara yang tidak sah tersebut robek. Warga saat itu meminta membuka surat suara tersebut untuk memastikan kategori surat suara legislatif kabupaten yang dikatakan tidak sah serta menghentikan rapat pleno.  Warga menuding surat suara tersebut sengaja dirobek oleh oknum-oknum tertentu.

Sementara Ketua PPK Kecamatan Pekutatan I Nengah Budiana saat itu mengatakan pihaknya tetap berpatokan pada juknis pelaksanaan Pemilu. "Apapun yang terjadi di TPS merupakan ranah KPPS, saksi dan pengawas. Sah dan tidak sahnya menjadi keputusan mereka," terangnya.

Ia memastikan tidak ada keberatan saksi, artinya pleno di kecamatan tetap dilaksanakan. "Permintaan warga tersebut tidak bisa kami kabulkan dan proses pleno tetap berjalan,” ujarnya Sabtu lalu.

Dari 89 TPS di 8 desa di Kecamatan Pekutatan, ada 19.040 pemilih yang hadir mencoblos dan ada 814 suara dinyatakan tidak sah. Ia menyebut tudingan terkait suara yang tidak sah tersebut baru dugaan.

"Kita belum tahu. Ikuti dulu proses pleno sampai selesai baru kita ketahui. Permasalahan di TPS sudah selesai. Kalau memang ada kejadian di TPS seharusnya diselesaikan di TPS. Kalau mereka mengajukan keberatan lagi, itu bukan ranah kami lagi, kita serahkan ke Bawaslu," tandasnya.

Pada hari kedua pleno di Kecamatan Pekutatan, kembali puluhan warga mendatang lokasi pleno. Berbeda dengan pleno hari pertama Sabtu lalu, pada Minggu kemarin massa datang untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan rekapitulasi suara. Kordinator massa, I Komang Gede Merta, menyatakan pihaknya mendukung penuh proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di PPK Pekutatan.

"Kami semua sangat mendukung proses rekapitulasi berjalan dengan lancar," ujarnya.

Pihaknya berharap proses rekapitulasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan yang berlaku dan tanpa ada gangguan apapun.

"Kami ke PPK memberi dukungan agar penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas dengan baik. Kami semua cinta damai. Kami berharap proses rekapitulasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya.

Massa memberikan bunga kepada penyelenggara bentuk dukungan atas kecintaan terhadap penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Kabupaten Jembrana I Ketut Adi Sanjaya mengapresiasi dukungan dari masyarakat khususnya di Pekutatan tersebut.

"Kami tentu lebih semangat lagi. Mari kita sama-sama menjaga agar semuanya tetap kondusif,” ujarnya.

Proses rekapitulasi diharapkannya juga dapat berjalan lancar. “Kami bekerja semua sesuai dengan aturan. Jika ada permasalahan mari diselesaikan sesuai mekanisme. Dalam rekap ada saksi-saksi dari partai politik tentu mereka mengawal proses ini," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.