Diposting : 5 November 2020 05:47
Ketut Sugiana - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengakui dirinya telah menyerahkan tuntutan masyarakat Nusa Penida yang berisi tiga poin, melalui utusan ke DPD RI. Suwirta berharap aspirasi masyarakat Nusa Penida tersebut mendapat tanggapan Badan Kehormatan DPD RI sesuai harapan mereka.
“Saya sebatas meneruskan saja dimana aspirasi masyarakat Nusa Penida saat demo damai hari Selasa (3/11) telah saya serahkan kepada staf DPD RI Perwakilan Bali, yang berasal dari Gunaksa,” ucap Suwirta, Rabu (4/11).
Tidak hanya menyerahkan, Suwirta mengaku telah berkomunikasi dengan Anggota DPD RI Senator Anak Agung Gde Agung, yang mengaku telah siap untuk mengawalnya hingga ke tangan Badan Kehormatan dan Pimpinan DPD RI. "Sudah saya titip, Pak Anak Agung Gde Agung meneruskan ke BK dan Pimpinan DPD RI," ujar Suwirta.
Seperti diketahui, hari Selasa lalu terjadi demo besar-besaran oleh masyarakat Nusa Penida di depan Monumen Klungkung. Mereka menuntut Anggota DPD RI dari Bali Sri Gusti Ngurah Aryaweda Karna (AWK) diberhentikan sebagai senator.
Pada unjuk rasa itu Korlap Wayan Sukla (Sekretaris Desa Adat Kecamatan Nusa Penida) menyerahkan 3 pernyataan sikap kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta untuk meneruskan aspirasi mereka.
Tiga pernyataan sikap warga itu, yakni; menyatakan mosi tidak percaya kepada AWK anggota DPD RI wakil Bali, mendesak kepada BK DPD RI untuk memberhentikan AWK dari DPD RI, dan mempolisikan AWK karena sudah menghina simbul-simbul kepercayaan masyarakat Nusa Penida.
Bupati Suwirta mengatakan, penyerahan aspirasi ke DPD RI ini baru titik awal upayanya mengawal tuntutan masyarakat Nusa Penida. Ia menambahkan, ada beberapa kelengkapan yang perlu dipenuhi termasuk video rekaman ucapan AWK yang menyinggung hati masyarakat Nusa Penida.
Selain ujaran yang menyebut Ida Bhatara Pura Penataran Ped bukan Dewa, sebelumnya AWK pernah berujar yang menyinggung masyarakat Kabupaten Klungkung. Dimana Bupati Suwirta menyatakan masih ingat ucapan AWK yang menyebut Kabupaten Klungkung adalan kabupaten yang miskin dan AWK tidak mau jadi bupati jika dipilih oleh masyarakat Klungkung.
"Ujaran Arya Wedakarna tentang Klungkung miskin dan tidak mau jadi bupati itu menimbulkan sikap pesimis untuk generasi muda terhadap pemerintah," terang Suwirta.
