Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

AA Gede Agung Kawal Laporan Warga Nusa Penida ke BK DPD

Bali Tribune/ Nyoman Suwirta
Balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengakui dirinya telah menyerahkan tuntutan masyarakat Nusa Penida yang berisi tiga poin, melalui utusan ke DPD RI. Suwirta berharap aspirasi masyarakat Nusa Penida tersebut mendapat tanggapan Badan Kehormatan DPD RI sesuai harapan mereka.
 
“Saya sebatas meneruskan saja dimana aspirasi masyarakat Nusa Penida saat demo damai hari Selasa (3/11) telah saya serahkan kepada staf DPD RI Perwakilan Bali, yang berasal dari Gunaksa,” ucap Suwirta, Rabu (4/11).
 
Tidak hanya menyerahkan, Suwirta mengaku telah berkomunikasi dengan Anggota DPD RI Senator Anak Agung Gde Agung, yang mengaku telah siap untuk mengawalnya hingga ke tangan Badan Kehormatan dan Pimpinan DPD RI. "Sudah saya titip, Pak Anak Agung Gde Agung meneruskan ke BK dan Pimpinan DPD RI," ujar Suwirta.
 
Seperti diketahui, hari Selasa lalu terjadi demo besar-besaran oleh masyarakat Nusa Penida di depan Monumen Klungkung. Mereka menuntut Anggota DPD RI dari Bali Sri Gusti Ngurah Aryaweda Karna (AWK) diberhentikan sebagai senator.
 
Pada unjuk rasa itu Korlap Wayan Sukla (Sekretaris Desa Adat Kecamatan Nusa Penida) menyerahkan 3 pernyataan sikap kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta untuk meneruskan aspirasi mereka.
 
Tiga pernyataan sikap warga itu, yakni; menyatakan mosi tidak percaya kepada AWK anggota DPD RI wakil Bali, mendesak kepada BK DPD RI untuk memberhentikan  AWK dari DPD RI, dan mempolisikan AWK karena sudah menghina simbul-simbul kepercayaan masyarakat Nusa Penida.
 
Bupati Suwirta mengatakan, penyerahan aspirasi ke DPD RI  ini baru titik awal upayanya mengawal tuntutan masyarakat Nusa Penida. Ia menambahkan, ada beberapa kelengkapan yang perlu dipenuhi termasuk video rekaman ucapan AWK yang menyinggung hati masyarakat Nusa Penida. 
 
Selain ujaran yang menyebut Ida Bhatara Pura Penataran Ped bukan Dewa, sebelumnya AWK pernah berujar yang menyinggung masyarakat Kabupaten Klungkung. Dimana Bupati Suwirta menyatakan masih ingat ucapan AWK yang menyebut Kabupaten Klungkung adalan kabupaten yang miskin dan AWK tidak mau jadi bupati jika dipilih oleh masyarakat Klungkung.
 
"Ujaran Arya Wedakarna tentang Klungkung miskin dan tidak mau jadi bupati itu menimbulkan sikap pesimis untuk generasi muda terhadap pemerintah," terang Suwirta.
wartawan
Ketut Sugiana
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.