Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Adaptasi Kebiasaan Baru, Sektor Pendidikan Masih Daring

Bali Tribune/ MPLS - Salah seorang siswa baru ikuti hari pertama MPLS dari rumah melalui gawai.
Balitribune.co.id | Negara - Kebiasaan baru di masa new normal tampak telah diadaptasikan di sejumlah sektor. Mulai dari aktiftas perkantoran pemerintah hingga di sector pendidikan. Seperti aktiftas new normal di sejumlah sektor, Senin (13/7), dengan berbagai ketentuan protokol kesehatan.
 
Jika sejak awal ditetapkannya status pandemi Covid-19 oleh pemerintah pada akhir Maret lalu, sejumlah kebijakan diberlakukan, selain diam di rumah dan social distancing (pembatasan social), seragam dinas pemerintah daerah juga sempat digantikan. Kini setelah diberlakukan era new normal, pakaian seragam putih hitam pegawai yang sempat digunakan setiap hari kerja selama tiga bulan terakhir digantikan kembali ke pakaian seragam harian warna kakhi.
 
Kabag Organisasi Setda Kabupaten Jembrana I Ketut Santiyasa dikonfirmasi, Senin (13/7), mengatakan bahwan edaran Pemkab Jembrana tersebut berlaku bagi PNS di seluruh OPD Pemkab Jembrana hingga ke Pemerintah Desa dan sekolah negeri. “Kembali seperti semula, PNS Senin dan Selasa baju khaki, Rabu putih hitan, Kamis pakaian adat,dan Jumat olah raga. Sabtu endek atau PGRI. Sejumlah OPD menyesuaikan seragam instansinya,” paparnya.
 
Sedangkan di sektor pendidikan, new normal juga diadaptasikan dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di awal tahun pelajaran 2020-2021. Jika siswa kelas I SD datang ke sekolah selama satu jam diantar orangtuanya dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, siswa kelas VII SMP dan kelas XII SMA justru mengikuti MPLS secara online (daring) dari rumah masing-masing mempergunakan sejumlah aplikasi rapat daring.
 
Berbeda dengan MPLS tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan langsung dengan berbagai pendekatan metode termasuk dengan melibatkan OSIS dalam kegiatan kreatif, pada masa new normal ini para siswa hanya menyaksikan berbagai video perkenalan lingkungan sekolah dan para guru serta pegawai di sekolah masing-masing dari perangkat gawai masing-masing. Sedangkan untuk komunikasi antar temah mereka hanya melalui grup aplikasi perpesanan.
 
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan dalam adaptasi kebiasaan baru di masa new normal sector pendidikan pihaknya di daerah mengikuti ketetuan dan regulasi pemerintah pusat. “Jembrana belum zona hijau, masih orante jadi belum bisa tatap muka di sekolah. Kami masih berlakukan metode daring. Keselamatan warga sekolah dan masyarakat juga menjadi prioritas,” ujarnya.
 
Berbeda dengan sector pendidikan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jembrana justru sudah mulai menggelar Pelatihan Tenaga Kerja secara tatap muka di Balai Latihan Kerja (BLK) Baluk. Kadis DPMPTSP Nakertran Jembrana, I Komang Suparta mengatakan pihaknya melanjutkan program pelatihan keterampilan yang sempat dihentikan dan ditunda ditengah jalan akibat terdampak Covid-19.
 
“Sebenarnya pelatihannya sudah mulai sejak Februari lalu, tapi karena ada covid-19 jadi kami hentikan dan tunda pelaksanaannya. Setelah di mulai new normal kami lanjutkan kembali pelaksanaannya yang tertunda itu. Sudah sempat jalan sekitr dua bulan dari tiga bulan pelaksanaan. Kami terapkan protokol kesehatan secara ketat untuk membiasakan tenaga kerja kita juga. Pesertanya di bagi-bagi, ada 16 orang per kelasnya,” paparnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.