balitribune.co.id | Denpasar - Para advokad diimbau untuk menjaga etika advokad dan tidak menjadi bagian dari merusak hukum. Imbauan ini disampaikan oleh Presiden Kongres Advokad Indonesia (KAI), TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M ketika membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokad III kerja sama antara Kongres Advokad Indonesia dengan Universitas Ngurah Rai di Kampus Universitas Ngurah Rai Denpasar, Minggu (17/11). "Jangan jadi bagian merusak hukum. Jangan menjadi mafia hokum,” imbuh Luthfi.
Karena itu, lanjut dia, selama pendidikan khusus yang berlangsung selama tiga hari, para calon advokad akan digembleng terkait pelayanan hukum. Ada 18 materi yang akan disajikan selama pendidikan khusus tersebut.
"Didik yang profesional dan berkarakter serta menjadi pejuang hukum. Sehingga seorang advokad dapat memberikan pelayanan hukum kepada orang yang membutuhkan," katanya.
Ketua DPD Kongres Advokad Indonesia Bali, A.A. Kompiang Gede mengatakan, dengan adanya pendidikan khusus bagi para calon advokad ini, semoga dapat melahirkan advokad-advokad yang profesional dan berkarakter. Sehingga Kongres Advokad Indonesia menyelenggarakan pendidikan khusus terlebih dahulu.
"Pendidikan khusus ini merupakan wajib bagi calon advokad. Dan kami di KAI ini, ujiannya dulu baru PKPA. Untuk angkatan ke-3 ini, ada 30 orang dan narasumbernya ada yang dari akademisi dan dari dosen di Universitas Ngurah Rai ini," jelasnya.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Dr. IWP Sucana Ariana didampingi Wakil Dekan Cokorda Gede Swetasoma mengatakan, pihaknya tidak hanya berkerja sama dengan KAI tetapi juga dengan sejumlah organisasi lainnya. Sebab, Universitas Ngurah Rai telah mendapat akreditasi A sejak 15 Oktober lalu.
"Ini menunjukkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Universitas Ngurah Rai. Sebab, syarat untuk pendidikan khusus bagi para calon advokad ini adalah akreditasi kampusnya minimal B. Tetapi kita sudah akreditasi A," ujarnya.
wartawan
Redaksi
Category
