Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ajak Pengecer Naik Kelas, Pertamina Permudah Akses LPG 3 Kg untuk Masyarakat

Bali Tribune / PENGECER - Program naik kelas pengecer menjadi pangkalan

balitribune.co.id | Denpasar - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus berkomitmen mempermudah masyarakat dalam mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg. Salah satu upaya utama adalah mendorong pengecer untuk naik kelas menjadi pangkalan resmi. Hal ini disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad, Rabu (22/1).

Penyediaan dan penyaluran LPG bersubsidi 3 kg merupakan bagian dari tugas Pertamina Patra Niaga sesuai penugasan dari Kementerian ESDM. Ahad menjelaskan bahwa Pertamina terus menjaga ketersediaan stok LPG 3 kg agar tetap aman, sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami terus berinovasi untuk menjamin pasokan energi di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah program mendorong pengecer untuk naik kelas menjadi pangkalan resmi. Program ini mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara,” ujar Ahad.

Menurut Ahad, pengecer bukan bagian dari jalur distribusi resmi karena tidak memiliki kontrak dengan agen atau pangkalan. Oleh karena itu, masyarakat disarankan membeli LPG 3 kg langsung di pangkalan. “Jika ada pelanggaran ketentuan oleh pangkalan, sanksi tegas akan diberikan, mulai dari penghentian alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Dengan semakin banyaknya pengecer yang naik kelas menjadi pangkalan resmi, masyarakat akan lebih mudah dan nyaman mendapatkan LPG bersubsidi,” tambahnya.

Per Desember 2024, Pertamina mencatat lebih dari 13 ribu pengecer di wilayah Regional Jatimbalinus, dengan sekitar 6 ribu di antaranya berada di Bali dan Nusa Tenggara. Pada 2025, Pertamina menargetkan peningkatan jumlah pengecer yang naik kelas menjadi pangkalan resmi. Hingga saat ini, lebih dari 400 pengecer sedang dalam proses transformasi, dan 157 sudah resmi menjadi pangkalan.

“Kami juga terus mendata pembelian LPG bersubsidi 3 kg untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mengatasi isu-isu seperti kelangkaan dan distribusi yang tidak wajar,” jelas Ahad.

Ahad menambahkan bahwa pada kondisi tertentu, Pertamina siap melakukan penyaluran fakultatif, yaitu menyalurkan LPG 3 kg melebihi kuota yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan berbagai upaya ini, Pertamina berharap masyarakat semakin mudah mengakses LPG bersubsidi 3 kg dan tidak lagi menghadapi kendala terkait distribusi atau kelangkaan. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan distribusi LPG agar lebih transparan dan sesuai aturan.

wartawan
ARW

Operasi Pasien Tertunda Gara-gara Miskomunikasi, Komisi IV Soroti Layanan RSD Mangusada

balitribune.co.id I Mangupura  - Keluhan terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada menjadi sorotan Komisi IV DPRD Badung. Salah satu persoalan yang dibahas yakni pasien yang harus menunda operasi akibat miskomunikasi internal terkait penerapan program Mantap Nak Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Mediasi Perselisihan Ketenagakerjaan The Westin Berujung Deadlock, DPRD Badung Arahkan ke PHI

balitribune.co.id I Mangupura - Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan manajemen Hotel The Westin Resort Nusa Dua belum menemukan titik temu. Upaya mediasi yang difasilitasi Komisi IV DPRD Badung dalam rapat kerja, Rabu (26/8/2026), berakhir deadlock.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

“Challenge” Berhadiah Berujung Penipuan, Polisi Buleleng Tangkap Pelaku dan Ungkap Enam Korban

balitribune.co.id I Singaraja - Satreskrim Polres Buleleng mengungkap kasus penipuan dengan modus challenge berhadiah Rp200 ribu. Seorang pria berinisial PS (25) ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga membawa kabur telepon genggam milik enam korban dengan total kerugian sekitar Rp15 juta.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Buleleng Minta Target PAD 2027 Ditetapkan Realistis

balitribune.co.id I Singaraja - Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian DPRD Buleleng. Dewan meminta target pendapatan disusun secara realistis dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.