Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Akame dan Pelindo Diduga Melanggar

AKAME
Akame dan helipad yang dibangun di kawasan Tahura

BALI TRIBUNE - Restoran Akame dan PT. Pelindo III Cabang Benoa yang terletak di Jalan Pelabuhan Benoa Denpasar selatan diduga melanggar Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Untuk Akame Restoran berdiri di atas kawasan hutan di wilayah Tahura di Pal B.102 - B.103. Selain Akame dan PT. Pelindo III, keberadaan helipad serta 12 tempat lainnya juga diduga melanggar. (Lihat tabel).

Humas Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali, Lanang Sudira, Selasa (5/9) mengatakan, Akame Restoran dan landasan heli (helipad), diduga berada di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) I Gusti Ngurah Rai, sehingga terindikasi melanggar Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Beserta Ekosistem. Selain itu, juga terindikasi pembuangan limbahnya ke perairan laut Teluk Benoa.

"Saya tidak memvonis. Tetapi ada indikasi dan diduga melakukan pelanggaran di kawasan Tahura. Kalau terbukti pembuangan limbahnya ke hutan mangrove dan perairan Teluk Benoa dapat diancam dengan Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 104," ungkapnya.

Dikatakan Lanang Sudira, dugaan pelanggaran Akame Restoran itu telah dilaporkan ke Polda Bali. Bahkan, saat ini anggota Dit Reskrimum tengah melakukan penyelidikan. "Saya sudah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik bulan lalu," tuturnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Ir. I GN Wiranatha, MM yang dikonfirmasi Bali Tribune juga membenarkan adanya dugaan pelanggaran Akame Restoran, dan saat ini telah bergulir di Polda Bali. "Semua kasus di Tahura termasuk PT Pelindo yang ada di dalamnya ada Akame kita laporkan ke menteri dan gubernur dan juga ke Polda," katanya.

Menariknya, selain terjadi sejumlah pelanggaran di kawasan Tahura, ada 14 titik lahan Tahura di Bali yang disertifikatkan. Terkait pelanggaran dan penyertifikatan di lahan Tahura ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa meminta pihak kepolisian Polda Bali untuk menindak tegas terhadap para pelaku.

Ia meminta para penegak hukum untuk memproses dugaan pelanggaran ini hingga tuntas. "Pelanggaran ini sangat jelas. Yang jadi persoalan, ini lanjut atau tidak karena agak lamban. Apakah faktor lapangan yang tidak mendukung atau ada faktor eks. Ini keterlibatan banyak pihak hingga BPN mengeluarkan sertifikat. Nanti saya akan bertemu dengan Pak Kapolda untuk mempertanyakan ini (pelanggaran di Tahura - red)," ujarnya ditemui Bali Tribune belum lama ini.ray

 

DATA PELANGGARAN DI KAWASAN TAHURA

1). Desa Adat Tanjung Benoa (Made Wijaya)

JENIS PELANGGARAN: penebangan mangrove, pengurugan kawasan hutan untuk pengembangan wisata.

LOKASI: Kelurahan Tanjung Benoa, Kuta Selatan.

LUAS (M2):2.632,90

2). Kelompok Pudut Wana Satwa Lestari

JENIS PELANGGARAN: Kegiatan pelestarian penyu yang izin kerjasamanya sudah berakhir namun masih tetap melakukan aktivitas dan menambah pengembangan wisata.

LOKASI: Kelurahan Tanjung Benoa, Kuta Selatan.

LUAS (M2):20.000

3). Kepala Desa Sanur Kauh

JENIS PELANGARAN: Pembangunan wantilan dalam kawasan hutan untuk aktivitas pengamanan bersama.

LOKASI: Desa Sanur Kauh.

LUAS (M2):50

4). Prajuru Desa Adat Kedonganan (Made Sukada)

JENIS PELANGGARAN: Pengurugan dan pembuatan jalan dalam kawasan hutan untuk mendukung fasilitas olahraga.

LOKASI: Kelurahan Kedongangan.

LUAS (M2):150

5). PT. Pelindo III Cabang Benoa

JENIS PELANGGARAN: Overlapping penggunaan lahan.

LOKASI: JL. Pelabuhan Benoa.

LUAS (M2):8.050

5.a). PT. Garuda Sayap Indah

JENIS PELANGGARAN: Penggunaan kawasan hutan untuk Helipad.

LOKASI: JL. Pelabuhan Benoa.

LUAS (M2):1.790

5.b). Akame Restoran

JENIS PELANGGARAN: Penggunaan wisata air

LUAS (M2):6.260

6). Eks Lahan Pinjam Pakai PT. ITDC

LOKASI: Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

a). Haji Dian (Tempat Parkir RM. Rindu Rasa)

LUAS (M2):100

b). Ketut Arjana (Tempat Parkir Lagon Restoran)

LUAS (M2):100

c). Ketut Widia (Halaman Baliwis Spa)

LUAS (M2):100

7). Budiman Tiang

JENIS PELANGGARAN: Pengurugan dan pembangunan Rumah Toko dalam kawasan hutan.

LOKASI: By Pass Ngurah Rai Simpang Siligita Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Kab. Badung

LUAS (M2):294

8). I Wayan Widiana

JENIS PELANGGARAN: Pengurugan dan Tembok Penuengker dalam kawasan hutan.

LOKASI: Kelurahan Tanjung Benoa

LUAS (M2):400

9). I Made Marna

JENIS PELANGARAN: Pengurugan kawasan hutan untuk parkir pengunjung dan bangun rumah.

LOKASI: Kelurahan Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

LUAS ( M2) : 4000

10). I Made Rite

JENIS PELANGGARAN: Pembangunan rumah tinggal dalam kawasan hutan.

LOKASI: JL. Petasikan No. 100X Jimbaran.

LUAS (M2) : 200

11). H. Mas Jumari/Hj. Marsiti

JENIS PELANGARAN: Pengurugan dalam kawasan hutan.

LOKASI : Kelurahan Jimbaran, Kab. Badung.

LUAS (M2):2.600

12). I Wayan Jiwa

JENIS PELANGGARAN: Jalan dan Pura

LOKASI: Kelurahan Jimbaran

LUAS (M2):200

13). Mangku Citra

JENIS PELANGARAN: Pembangunan Pura Batu Lumbang.

LOKASI: Desa Pemogan (Areal PT. Tirta Rahmat Bahari)

LUAS (M2):1000

wartawan
Redaksi
Category

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sanggar Seni Kasturi Rekonstruksi Tari Baris Paku, Penari Pantang Konsumsi Daging Babi

balitribune.co.id I Bangli - Sanggar Seni Kasturi, Banjar Sabang, Desa Adat Selulung, menggelar revitalisasi kearifan lokal melalui rekonstruksi Tari Baris Paku, Minggu (12/7/2026). Rekonstruksi digelar sebagai  upaya pelestarian terhadap tari sakral yang ada di wilayah Kintamani bagian barat ini.  

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.