Wayan Windia - Guru Besar (Emeritus) pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar.
balitribune.co.id | Saya agak skeptis ketika Jokowi menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI), Los Banos, Filipina. Penghargaan itu berkait dengan swasembada beras. “Apa iya seperti itu” demikian rasa penasaran dalam benak saya. Betul saja, beberapa bulan setelah penerimaan penghargaan itu, kita menerima fakta bahwa kita harus impor beras. Baru saja kita impor beras sebanyak 500.000 ton, seharga Rp. 4,4 T. Kedatangan beras itu di pelabuhan, kabarnya “di sambut” oleh Mendag, seperti kita kedatangan tamu agung.
Hal ini menandakan bahwa betapa urgensi beras bagi penduduk Indonesia. Kabarnya, kita harus menelusuri keberadaan beras hingga ke India. Beras yang tersedia banyak yang pecah-pecah. Ini berarti bahwa beras di pasar dunia sudah semakin langka. Meski kita punya uang, kalau beras yang harus dibeli tidak ada di pasaran, lalu kita mau apa? Maka itulah, kita jangan seenaknya mengantam sawah untuk jalan tol. Sawah harus dimuliakan (Swi Kerthi).
Kenapa saya skeptis? Karena saya curiga, dari mana datangnya beras yang swasembada itu? Logikanya adalah, bahwa beras itu datangnya dari sawah. Kalau sawahnya sudah hancur lebur dihantam infrastruktur, lalu tanaman padi yang menghasilkan beras, tumbuhnya di mana? Kolega saya di Bappenas memberi info bahwa untuk Bali, sawahnya sudah minus 10.000 ha pada tahun 2019, untuk bisa memenuhi ketahanan pangannya. Apalagi di Jawa, pastilah sawahnya lebih hancur lebur. Padahal sumber beras di Indonesia sekitar 60% berasal dari Jawa dan Bali.
Jokowi sudah sejak lama berteriak tentang ancaman krisis energi dan pangan. Kemudian seolah-olah sangat gelisah melihat permasalahan pangan di Indonesia. Lalu membuat berbagai pernyataan agar aparatnya mengontrol arus pasokan pangan, dll. Kemudian Kapolri menyambut dengan memerintahkan aparatnya agar menindak tegas masyarakat yang melakukan manipulasi bahan pangan. Tetapi apa yang diucapkan Jokowi tidak sesuai dengan tindakannya. Yakni berbagai kebijakan yang menghantam banyak sawah untuk membangun berbagai infrastruktur.
Hal itu persis seperti anekdutnya Gus Dur, yang menyentil salah satu karakter para pejabat Indonesia. Bahwa apa yang diucapkan, sering tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kiranya sudah jelas permasalah pangan adalah permasalahan produksi, distribusi, dan keamanan pangan. Permasalahan produksi, hingga saat ini sumbernya adalah sawah. Belum ada teknologi yang secara masif mampu meningkatkan produksi rata-rata di atas 6,5 ton GKP per ha. Kalau sawahnya terus-menerus dihancurkan, lalu dari mana datangnya beras?
Saya mempunyai seorang mahasiswa S1 yang membuat skripsi tentang dampak pembangunan jalan tol di sebuah kawasan di Jawa. Bahwa dampaknya sangat buruk bagi petani. Di samping itu, pihak investor membangun saluran irigasi bagi petani, yang semakin mendangkal semakin ke hilir. Tentu saja petani yang berada di hilir tidak mendapatkan air yang cukup. Maka dapat diduga akhirnya, kawasan sawah milik petani di hilir, dicaplok lagi oleh kaum investor.
Demikianlah, karena Jokowi doyan infrastruktur, maka tentu saja akan diikuti oleh anak buahnya yang lebih di bawah. Maka Pemda Bali akhirnya juga memutuskan membangun infrastuktur jalan tol yang (menurut Walhi Bali), mengantam hampir 500 ha sawah di sepanjang Gilimanuk-Mengwi. Pemda nyaris tidak perduli dengan keluhan masyarakat. Di Medsos, dan juga di kalangan warga kampus di Unud, cukup banyak yang mengeluh dan tidak setuju dengan pembangunan jalan tol tsb. Bahkan beberapa diantara mereka mengeluh karena sawah leluhurnya ikut dihantam untuk jalan tol tsb. Mereka tidak memiliki power untuk membela diri.
Ulasan di atas menunjukkan betapa pemerintah sangat kurang perhatian terhadap petani dan sektor pertanian di Bali dan Indonesia. Pemerintah hanya memperhatikan pihak konsumen dan ketakutan dengan inflasi. Lalu petani harus ditekan-tekan. Menteri Pertanian telah bersuara untuk membela petani. Agar masyarakat Indonesia harus rela untuk beberapa saat membeli harga beras petani dengan harga yang mahal. Dengan demikian petani akan bisa menikmati keuntungan yang sepadan dari hasil sawahnya. Dampaknya petani akan senang bertani.
Tetapi suaranya yang memihak petani, nyaris lenyap di telan cakrawala alam. Ternyata pemerintah tetap saja bersiteguh untuk impor beras, guna membela konsumen. Friksi antara Bulog dan Kementan memang sudah lama terjadi. Bulog selalu inginnya impor beras, tetapi Kementan selalu berusaha untuk menahan-nahan. Kalau saja masyarakat (konsumen) bersiap untuk sedikit “menderita” dengan harga beras yang mahal dan inflasi yang agak tinggi, maka petani akan bergairah untuk bertani.
Kalau hal itu bisa terjadi, maka kemiskinan akan berkurang, ketimpangan pendapatan akan semakin berkurang, urbanisasi akan berkurang, pedesaan akan berkembang, dan ekonomi akan bertumbuh secara berkelanjutan (meski dengan level perlahan-lahan). Guna apa, ekonomi bertumbuh sangat cepat, lalu tiba-tiba ambruk yang hanya diterjang virus?
Masyarakat Indonesia inginnya serba instan, tergesa-gesa, dan dengan harapan kesejahteraan yang tidak proporsioanl. Apa-apa kok inginnya serba cepat. Agar cepat menjadi kaya, lalu korupsi. Agar cepat menjadi pejabat, lalu melakukan politik uang dalam pemilu dan pilkada. Agar cepat populer, maka petani harus ditekan-tekan. Generasi ini, tampaknya lupa bahwa kemerdekaan yang kini dinikmati, harus direbut dengan sangat sabar dan dengan perjuangan yang sangat panjang. Perjuangannya dipertaruh dengan keringat, air mata, dan tetesan-tetesan darah.
