Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aktiftas di Pengambengan Tetap Bergeliat, Beberapa Pedagang Melanggar

Bali Tribune/ KAWASAN PERIKANAN – Di Tengah masa PPKM Darurat, aktifitas di kawasan perikanan Desa Pengambengan masih tetap berjalan normal, termasuk para pekerja di pabrik pengolahan ikan.


balitribune.co.id | Negara  - Kendati Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, namun aktifitas hiruk pikuk di kawasan prikanan Desa Pengambengan, Kecamatan Negara masih  berjalan normal. Sedangkan masih ada pedagang ditemukan melanggar aturan jam operasional. Penindakan terhadap pelanggaran akan dilakukan bertahap.
 
Pemantauan terhadap penerapan PPKM Darurat di Jembrana tidak hanya dilakukan pada malam hari. Satgas Penananan Covid-19 Kabupaten Jembrana juga kini mengintensifkan pemantauan terhadap aktiftas masyarakat di siang hari. Di hari keenam penerapan PPKM Darurat di Jembrana Kamis (8/7), salah satu yang menjadi lokasi pemantauan adalah kawasan perikanan Desa Pengambengan. Selain aktifitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambembengan, Satgas juga menyisir pabrik - pabrik pengolahan ikan di Pengambengan.
 
Selain melihat aktivitas masyarakat di masa pandemi, jajaran Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jembrana juga memberikan sosialisasi penerapan prokes kepada sejumlah nelayan serta pelaku usaha yang ditemuinnya disana. Bupati Jembrana, I Nengah Tamba yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jembrana menyatakan pemantauan kepatuhan masyarakat dalam masa PPKM Darurat akan dilakukan secara rutin. Pemantauan PPKM Darurat di Jembrana menurutnya dilaksanakan baik malam hari maupun siang hari.
 
Pihaknya mengakui di masa PPPM Darurat, aktivitas masyarakat di kawasan perikanan Desa Pengambengan masih tetap bergeliat. "Pemantauan dalam masa PPKM tak hanya rutin kita laksanakan pada malam hari. Melainkan kita lakukan di siang hari saat jam kerja. Kami langsung menyambangi masyarakat Desa Pengambengan. Di Pelabuhan dan pabrik - pabrik tetap aktif bekerja. Kami sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu taat dan disiplin prokes dalam bekerja dan beraktivitas," ujar Tamba bersama jajaran Forkopimda Jembrana.
 
Pihaknya menyadari aktivitas ekonomi nelayan  untuk industri kebutuhan pokok di masa PPKM Darurat masih berjalan di Pengambengan dan menurutnya dibenarkan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dari pemantauan itu, secara umum pihaknya menilai warga Pengambengan sudah sadar dan ikut mensukseskan aturan PPKM Darurat tersebut. “Sesuai ketentuan, warga Pengambengan disini sudah baik. Kita cek masyarakat yang bekerja di Pelabuhan Perikanan sudah taat prokes dalam hal ini memakai masker.” Tegasnya.
 
“Kepatuhan dalam PPKM ini juga terlihat dari karyawan - karyawan pabrik ikan disini (Pengambengan) yang sudah bagus pelaksanaannya, mulai dari membatasi maksimal jumlah pekerja, diatur jaraknya dalam bekerja," imbuhnya. Vaksinasi juga disebutnya sudah berjalan baik di Pengambengan. “Sementara untuk vaksin, nelayan maupun pekerja pabrik semua sudah divaksinasi. Bahkan dari semua pekerja disini tidak ada yang terpapar covid-19, bahkan sejak pandemi berlangsung. Mungkin karena semuanya bekerja dilaut juga. " jelasnya.
 
Terkait PPKM di Kabupaten Jembrana, pihaknya mengakui memang masih ada beberapa pedagang melanggar aturan, terutama pembatasan jam operasional. "Sesuai SE Gubernur Bali, pembatasan jam operasional untuk toko maupun pedagang dibatasi hanya sampai jam 20.00 Wita. Namun setiap operasi malam ada saja pedagang yang melanggar batas jam waktu itu. Untuk itu saya minta kepada masyarakat mari kita sama - sama mengerti. Itu semua untuk kesehatan kita bersama agar pandemi segera berlalu dan ekonomi pulih kembali," paparnya.
 
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana. Triono Rahyudi menyampaikan pelaksanaan PPKM Darurat sesuai dengan SE Mendagri. Ia mengatakan dalam pelaksanaannya memang dilakukan secara bertahap. Termasuk juga penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat. "Tahap awal terus dilakukan sosialisasi kemudian soft warning hingga penindakan. Jika ada yang sengaja terang benderang melanggar tentu akan kita tindak secara pidana sesuai dengan undang - undang kekarantinaan dan wabah,"tandasnya. 
wartawan
PAM
Category

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.