Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Anak Petani Pilih Jadi Satpam, Minim, Minat Generasi Muda Jadi Petani

Bali Tribune/ I Wayan Jelantik
balitribune.co.id | Kondisi sektor pertanian di Kota Denpasar hingga kini masih bertahan. Setidaknya untuk saat ini, di ibukota Provinsi Bali ini masih memiliki lahan pertanian produktif sebanyak 2.200 hektar. Namun demikian, bukan berarti kondisi itu tanpa ancaman. Selain alih fungsi lahan yang semakin masif, pertanian di Denpasar juga terancam minimnya regenerasi petani. 
 
Ketua Majelis Subak Kota Denpasar I Wayan Jelantik mengatakan, sebagai ibukota Provinsi Bali, kehidupan pertanian di Denpasar memang masih bertahan. Meski demikian, kondisi pertanian di Denpasar juga tidak lepas dari berbagai ancaman. Diakuinya,luas lahan pertanian di Kota Denpasar  setiap tahun mengalami penyusutan. Untuk saat ini berdasarkan data Dinas Pertanian luas lahan yang masih produktif  tinggal 2.200 hektare.
 
Selain ancaman alih fungsi lahan, sektor pertanian di Denpasar juga terancam oleh minimnya regenerasi petani. Rata-rata usia petani di Denpasar yang mengerjakan sawah produktif di atas 50 tahun.  Sementara generasi muda masih enggan untuk berkecimpung langsung di dunia pertanian.
 
Hal ini disebabkan kondisi pertanian masih dianggap kurang menjanjikan. Selama ini hasil pertanian dianggap kurang meyakinkan. Hal ini membuat anak petani yang merupakan penerus pertanian lebih memilih untuk pekerjaan lain. Bahkan  banyak juga yang memilih jadi satpam karena dianggap pekerjaan bersih dibandingkan terjun ke ladang atau sawah yang dianggap kotor. 
 
“Generasi muda hampir sudah tidak ada lagi yang berkecimpung langsung dalam dunia pertanian," ujar Jelantik ditemui di kediamannya di Jalan Sedap Malam Denpasar, Rabu (22/5).
Dikatakannya, minimnya generasi muda mau berkecimpung dalam dunia pertanian harus menjadi perhatian. Salah satu yang mesti dilakukan untuk menarik minat generasi muda agar  terjun dalam dunia pertanian yakni menjadikan hasil pertanian menjanjikan untuk masa depan. Caranya yakni mengubah pola tanam. 
 
Selama ini pertanian di Kota Denpasar masih berpatokan dengan sistem lama yakni dengan orientasi penanaman padi-padi palawija. Pola ini harus diganti dengan pola tanam berorientasi pasar. Artinya penananam dilakukan berdasarkan kebutuhan. Karena kalau dipaksakan hanya menanam padi, belum tentu hasilnya maksimal. 
 
“Tetapi kalau petani berorientasi pasar dan hasilnya menggiurkan pasti generasi muda akan tertarik menjadi petani," ujarnya.
 
Dikatakan, selama petani masih menggunakan orientasi lama, atau kalau dipaksakan hanya menanam padi, maka ini yang membuat pekerjaan petani hanya menjadi pekerjaan sambilan.  Karena empat bulan tanpa hasil (menunggu panen, red), dan akhirnya justru lahan pertaniannya menjadi tidak terurus. Padahal kalau benar-benar diterapkan dengan orientasi pasar di Denpasar hasilnya bisa menggiurkan. 
 
"Misalnya tanam sayur, kebutuhan sayur di Denpasar berapa ton perhari? Kemudian pada saat menjelang upacara, berapa kebutuhan bunga? Hal ini semestinya yang dilihat petani, kalau orientasinya pasar, maka hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Setiap hari bisa menghasilkan, bahkan penghasilan PNS golongan II bisa dikalahkan," ujarnya.
 
Menurutnya, selain terjun langsung menjadi petani, generasi muda juga berpeluang untuk menjadi penghubung antara petani dengan pasar atau istilah lainnya menjadi suplayer. Karena selama ini permasalahan pertanian di Denpasar terjadi pada penghubung hasil pertanian dengan dengan pengguna hasil pertanian. 
 
"Bagaimana nantinya agar generasi muda tidak mengejar menjadi PNS, paling tidak jadi penghubung hasil pertanian. Karena kegagalan pertanian saat ini sejatinya ada pada proses penghubungan dari petani dengan pembeli. Penghubung atau suplayer yang menghubungkan ke pasar ini semestinya diambil generasi muda," ujarnya.
 
Selain pola tanam, para petani di Denpasar juga semestinya mengubah pola pikir. Selama ini, banyak pemilik lahan masih memiliki pola pikir praktis ingin mendapatkan hasil dengan cepat. Karenanya banyak petani yang kemudian mengontrakkan lahan pertaniannya. 
 
Kendati demikian, Jelantik mengaku tetap optimis pertanian di Denpasar akan semakin baik, melihat pola pikir petani yang sudah mulai berubah. Selain itu para generasi muda juga sudah mulai melirik dunia pertanian. Meskipun tidak langsung menyentuh lahan pertanian, tetapi generasi muda akan ikut memajukan pertanian, salah satunya yakni menjadi penghubung hasil pertanian. 
 
Dia berkeyakinan lahan pertanian di Denpasar akan tetap bertahan. Terlebih dengan dukungan pemerintah yang saat ini gencar melakukan penataan terhadap jalan usaha tani di sejumlah subak di Denpasar. Selain itu penataan secara lembaga juga berjalan dengan baik. Pembangunan jalan usaha tani sudah mempermudah petani mengangkut hasil pertanian, memperlancar pengangkutan hasil pertanian. 
 
“Kami sarankan maksimal jalannya hanya cukup 1,5 meter agar tidak dijual tanahnya. Selain itu kalau di subak lestari kerjasama dengan dinas pariwisata bisa digunakan orientasinya untuk menarik wisatawan,  masyarakat di sekitar lokasi memanfaatkan untuk rekreasi dan olahraga,” ujarnya.
 
Dikatakan Jelantik, untuk mempertahankan keberadaan lahan produktif di Denpasar, pihaknya juga secara lembaga sudah membuat awig-awig atau pararem subak lestari yang salah satunya yakni mengatur terkait upaya menekan alih fungsi lahan. Dalam pararem atau aturan tersebut disebutkan bahwa pemilik lahan boleh menjual lahan pertanian, tapi tidak boleh mengalihfungsikan lahannya. 
 
"Di Kota Denpasar sudah ada subak lestari yang sudah membuat awig-awig atau aturan yang salah satu poinnya pemilik lahan boleh menjual lahannya, tetapi tidak boleh mengalihfungsikan untuk bangunan, dan lain-lain. Pararem ini sudah ada di subak Anggabaya. Ke depan mudah-mudahan makin banyak yang bisa menerapkan aturan tersebut agar menekan alih fungsi lahan terutama di lahan produktif," ujarnya.  
 
Menurutnya alih fungsi lahan mesti ditekan melalui pararem tersebut mengingat sawah menjadi penahan banjir dan solusi lahan terbuka hijau Kota Denpasar. 
 
"Kami perjuangkan pararem tersebut karena sawah atau lahan pertanian menjadi satu-satunya penahan banjir, kepentingan penyerapan air,  dan ruang terbuka hijau kota. Sebab kalau bukan lahan pertanian, sudah tidak ada lagi Kawasan hijau terbuka," tandasnya.
wartawan
Redaksi
Category

Pemkot Denpasar Gandeng Kementerian dan World Bank Optimalisasi Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Sanitasi, serta World Bank melalui program Integrated Sustainable Waste Management Program (ISWMP).

Baca Selengkapnya icon click

Terima Audiensi BPLH Pusat, Bupati Gus Par Dorong Akselerasi Pengelolaan Sampah dan Penyelamatan Lingkungan

balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata didampingi oleh Sekretaris Daerah I Ketut Sedana Merta menerima audiensi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (BPLH) Pusat, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sanur Berdarah! WNA Cina Duel di Restoran

balitribune.co.id | Denpasar - Peristiwa berdarah terjadi di sebuah restoran di Sanur, Denpasar Selatan, Selasa (5/8). Terjadi duel antara sesama tamu pendatang. Namun belum diketahui secara pasti motifnya perkelahian itu.

Informasi yang berhasil dihimpun Bali Tribune mengatakan, perkelahian terjadi di Restoran antar sesama tamu asal Cina. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. 

Baca Selengkapnya icon click

Bersih-bersih di Hutan Batukau

balitribune.co.id | Tabanan - Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan hutan Batukau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel pada Senin (4/8).

Aksi bersih-bersih yang dipimpin Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), I Gede Susila, tersebut juga melibatkan beberapa elemen masyarakat seperti Desa Adat Wongaya Gede, personel TNI/Polri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Menpan-RB Harapkan MPP Badung Bisa Dukung Program Kebijakan Pemerintah Pusat

balitribune.co.id | Mangupura - Pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Badung mendapat apresiasi penuh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. Mengingat semua fasilitas yang diberikan sangat membantu masyarakat setempat dengan mudah.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Penanganan Sampah Selalu Gagal, Bupati Badung Ancam Batalkan Pembelian Incinerator di 2025

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menutup tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung di Denpasar benar-benar membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung kelimpungan. Pasalnya, pemerintah terkaya di Bali ini belum mampu mengolah sampahnya secara mandiri. Selama ini pembuangan sampah-sampah Gumi Keris masih mengandalkan TPA Suwung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.