Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Anggaran Turun, BKKBN Optimis Tetap Kerja Maksimal

Bali Tribune/Sestama BKKBN RI, Nofrijal didampingi Kepala perwakilan BKKBN provinsi Bali Catur Sentana saat membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

Bali Tribune, Denpasar - Anggaran untuk BKKBN di tahun 2019 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang cukup signifikan mencapai Rp1,7 triliun. BKKBN hanya dialokasikan anggaran dana Rp3,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,1 triliun dipakai untuk membayar gaji SDM, termasuk para penyuluh Keluarga Berencana (KB). Jadi, yang dipakai untuk operasional hanya Rp1,6 triliun. Meski demikian, BKKBN tetap optimis dapat bekerja maksimal di tahun 2019 ini. "Kami tidak pesimis, dan tetap optimis dalam bekerja," ungkap Sekretaris Utama BKKBN RI, H. Nofrijal, S.P., M.A. ketika membuka acara Sosialisasi Penggunaan DAK 2019 Wilayah Regional III di Denpasar, Rabu (6/2) malam lalu. Optimisme Nofrijal BKKBN tetap bekerja dengan maksimal karena Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp2,2 triliun menjadi Rp2,6 triliun. Hal ini yang diyakini Nofrijal dapat mendukung percepatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  (KKBPK) di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. "Enam ratus miliar rupiah untuk pengadaan fisik, sedangkan Rp1,9 sampai Rp2 triliun untuk mon fisik pada tiga bagian pokok, yaitu membiayai balai penyuluhan, anggaran Kampung KB di setiap Kecamatan dan penyaluran alat kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke pasien atau fasilitas pelayanan di Kecamatan, maupun di bidan - bidan yang berjejaring dengan BPJS," urainya. Untuk itu, ia mengimbau agar anggaran tersebut dapat dikelolah dengan baik di setiap provinsi. Mengenai evaluasi pepenggunaan dana DAK pada tahun sebelumnya, menurut Nofrijal ada beberapa hal yang harus diperhatikan lebih mendalam kedepannya, terutama pertanggungjawaban dan realisasinya di lapangan. "Untuk itulah, kita hadirkan tiga narasumber lintas Kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bapenas," ujarnya. Kepala perwakilan BKKBN provinsi Bali Catur Sentana selaku Ketua Panitia penyelenggara mengatakan, acara sosialisasi ini memang bertujuan untuk penyebarluasan informasi dan petunjuk operasional penggunaan DAK fisik subbidang KB dan petunjuk teknis penggunaan BOKB tahun 2019. Sehingga ia berharap, melalui kegiatan ini diharapkan dapat dikoordinasikan pengelolaan dan evaluasi pemanfaatan DAK subbidang KB fisik dan nonfisik tahun 2018. "Sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan cakupan DAK subbidang KB tahun anggaran 2018 melalui laporan pelaksanaan DAK subbidang KB fisik dan nonfisik di dalam aplikasi morena," katanya. (ray) 

wartawan
Redaksi
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.