Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Angka Kemiskinan di Badung Terkecil

Kadis Sosial Badung, Ketut Sudarsana

BALI TRIBUNE -Angka kemiskinan di Kabupaten Badung paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Badung I Ketut Sudarsana menyatakan, berdasarkan data statistik angka kemiskinan di gumi keris hanya 2,06 persen.

“Angka kemiskinan di Badung berdasarkan data statistik hanya 1,06 persen. Artinya, masih ada warga  miskin tapi sedikit,” ungkapnya belum lama ini.

Dari data tersebut  lanjut Sudarsana Badung menyandang predikat penduduk miskin terendah di Bali.

“Badung penduduk miskinnya paling sedikit di Bali,” tegas mantan Kepala BLH Badung itu.

Terkait masih adanya warga kurang mampu ini, Sudarsana mengaku terus melakukan update data. “Kami terus melakukan pendataan dan pengecekan,” kata Sudarsana.

Pihaknya juga tidak memungkiri bila ada warga miskin yang belum terdata.

“Tidak menutup kemungkinan masih ada yang tercecer. Jadi, kami terus melakukan pendataan,” terangnya sembari menyebut sebaran warga miskin  merata di seluruh kecamatan di Badung.

"Daerah selatan yang notabene pendapatannya relatif lebih besar dari utara memang persentasenya lebih kecil, karena kemiskinan itu secara relatif lebih banyak di pedesaan," jelasnya.

Pihaknya pun meminta aparat desa turut melaporkan apabila ada warganya yang miskin belum terdata. “Kalau ada warga miskin tak terdata, laporkan ke desa atau bisa langsung ke kami. Kami akan cek. Kalau  memang betul miskin tentu layak dibantu,” pungkasnya. 

wartawan
I Made Darna
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.