Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Angka Kemiskinan Ekstrem di Kota Denpasar 0,23 Persen

Bali Tribune/ RAKOR- Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibawa menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Extrem Kota Denpasar yang diselenggarakan di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (27/10).



balitribune.co.id | Denpasar -  Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibawa menegaskan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Dia mengatakan hal itu ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Denpasar, di  Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (27/10).
 
"Sebagai wujud nyata kita untuk melaksanakan kegiatan percepatan bagaimana penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Denpasar itu bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Pada tahun 2021, kata Arya Wibawa, angka kemiskinan Kota Denpasar 2,96 persen dengan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,23 persen dari jumlah penduduk.

Menurut dia, sebaran kemiskinan yakni Denpasar Utara 9.905 KK, Denpasar Timur 5.579 KK, Denpasar Selatan sebanyak 9.038 KK dan Denpasar Barat 8.755 KK dan total keseleruhan 33.277 KK terendah kedua di Provinsi Bali.

Untuk itu, Arya Wibawa meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat serta Perbekel/Lurah untuk melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi yang berdampak juga pada kehidupan ekonomi masyarakat.

"Tujuan kita mengentaskan kemiskinan. Ini menjadi PR kita bersama. Dengan rakor (rapat koordinasi) kali ini kita bisa mengurangi kemiskinan di kota Denpasar. Kita memanfaatkan berbagai program di dalam mengentaskan kemiskinan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Denpasar, Putu Wisnu Wijaya Kusuma mengatakan, Pemkot Denpasar melakukan berbagai strategi untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan .Adapun hal pertama yang dilaksanakan yakni perbaikan data kemiskinan ekstrem agar berbagai program menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

"Dalam mengambil langkah-langkah tersebut harus dipastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar KementerianLlembaga dengan melibatkan peran masyarakat dengan fokus lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya.

Ia berharap, terbangun kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan pihak terkait bisa terbangun dan semakin kompak dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar.

"Dengan Rakor ini bertujuan juga untuk memastikan setiap program baik pusat maupun daerah terkoneksi dan tersinkronisasi supaya fokus pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Hadir pula dalam acara ini Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar, AA Gede Risnawan, Kepala Bappeda Kota Denpasar, Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Perwakilan BPS Kota Denpasar, Kadek Mudana, serta Camat, Perbekel/Lurah dan undangan lainnya.

wartawan
YAN
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.