Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Antisipasi Baby Boom, BKKBN Bali Minta PUS Tunda Kehamilan

Bali Tribune/ Antisipasi Baby Boom, BKKBN Bali Minta PUS Tunda Kehamilan

Balitribune.co.id | Denpasar - Mengantisipasi terjadinya Baby Boom, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Bali terus mengkampanyekan agar Pasangan Usia Subur (PUS) menunda kehamilan selama pandemi Covid-19 ini. Dalam kegiatan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama mitra kerja pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 di kantor Camat Busungbiu, Jumat (29/5) BKKBN Bali kembali menggaungkan tunda kehamilan selama pandemi Covid 19.
 
DPR RI, Ketut Kariasa Adnyana dan Camat Busungbiu, Gede 
Kepala perwakilan BKKBN provinsi Bali, Agus Proklamasi mengatakan, kampanye menunda kehamilan di tengah pandemi  Untuk itu, ia berharap khususnya para PUS melakukan hubungan suami istri hendaknya memakai alat kontrasepsi, seperti kondom dan pil KB. Sehingga dapat menghindari terjadinya Baby Boom. "Kelahiran di massa Covid ini akan sulit. Tenaga medis fokus tangani Covid, kemudian ada kelahiran begitu banyak. Jadi inilah salah satu alasan kami. Makanya petugas penyuluh KB di lapangan selalu ditekankan untuk terus memantau dan mensosialisasikan hal ini kepada PUS di desa binaannya," ungkapnya.
 
Di Bali saat ini, ada sekitar 13 ribu PUS  sudah hamil. Jika diambil angka terkecil, yakni 130 yang melahirkan dalam bulan September, Oktober dan November, maka akan ada 500 kelahiran terjadi pada bulan-bulan tersebut. "Ini akan mengganggu penanganan Covid. Jumlah kelahiran hampir sama dengan kondisi penanganan Covid. Ini harus dipahami secara bersama-sama," imbuhnya.
 
Anggota Komisi IX DPR RI, Kariasa Adnyana mengaku sependapat dengan Agus Proklamasi. Kariasa Adnyana mendukung program tersebut dengan terus melakukan sosialisasi. Hanya saja pria asal Buleleng ini berharap pada pemerintah pusat, agar PKB/PLKB non ASN yang bertugas untuk melakukan sosialisasi di Desa binaan bisa diangkat menjadi ASN. "Kami sudah beberapa kali rapatkan hal ini agar dibantu. Ya, setidaknya di tengah pandemi ini mereka tetap kerja di lapangan dengan gaji kecil, agar bisa dibantu tunjangan dan sudah disetujui kepala BKKBN pusat, nanti disalurkan lewat DAK. Begitu juga supaya non ASN bisa diangkat jadi ASN," harapnya.
 
Pada kesempatan tersebut, diserahkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) kepada para tenaga medis, khususnya bidan dan pengelola program atau petugas pendistribusi. Selain itu juga diberikan bantuan paket sembako kepada sejumlah warga terdampak Covid-19 yang diwakili oleh 5 Perbekel Desa di Kecamatan Busungbiu dan bantuan sembako kepada PUS calon akseptor peserta KB. Kariasa Adnyana, berharap agar bantuan yang diberikan BKKBN Bali ini dapat bermanfaat bagi penerima. "PKB atau PLKB harus bergerak di masing-masing Desa untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid," ujarnya. ray
wartawan
Bernard MB
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.