Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Antisipasi Baby Boom, BKKBN Bali Minta PUS Tunda Kehamilan

Bali Tribune/ Antisipasi Baby Boom, BKKBN Bali Minta PUS Tunda Kehamilan

Balitribune.co.id | Denpasar - Mengantisipasi terjadinya Baby Boom, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Bali terus mengkampanyekan agar Pasangan Usia Subur (PUS) menunda kehamilan selama pandemi Covid-19 ini. Dalam kegiatan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama mitra kerja pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 di kantor Camat Busungbiu, Jumat (29/5) BKKBN Bali kembali menggaungkan tunda kehamilan selama pandemi Covid 19.
 
DPR RI, Ketut Kariasa Adnyana dan Camat Busungbiu, Gede 
Kepala perwakilan BKKBN provinsi Bali, Agus Proklamasi mengatakan, kampanye menunda kehamilan di tengah pandemi  Untuk itu, ia berharap khususnya para PUS melakukan hubungan suami istri hendaknya memakai alat kontrasepsi, seperti kondom dan pil KB. Sehingga dapat menghindari terjadinya Baby Boom. "Kelahiran di massa Covid ini akan sulit. Tenaga medis fokus tangani Covid, kemudian ada kelahiran begitu banyak. Jadi inilah salah satu alasan kami. Makanya petugas penyuluh KB di lapangan selalu ditekankan untuk terus memantau dan mensosialisasikan hal ini kepada PUS di desa binaannya," ungkapnya.
 
Di Bali saat ini, ada sekitar 13 ribu PUS  sudah hamil. Jika diambil angka terkecil, yakni 130 yang melahirkan dalam bulan September, Oktober dan November, maka akan ada 500 kelahiran terjadi pada bulan-bulan tersebut. "Ini akan mengganggu penanganan Covid. Jumlah kelahiran hampir sama dengan kondisi penanganan Covid. Ini harus dipahami secara bersama-sama," imbuhnya.
 
Anggota Komisi IX DPR RI, Kariasa Adnyana mengaku sependapat dengan Agus Proklamasi. Kariasa Adnyana mendukung program tersebut dengan terus melakukan sosialisasi. Hanya saja pria asal Buleleng ini berharap pada pemerintah pusat, agar PKB/PLKB non ASN yang bertugas untuk melakukan sosialisasi di Desa binaan bisa diangkat menjadi ASN. "Kami sudah beberapa kali rapatkan hal ini agar dibantu. Ya, setidaknya di tengah pandemi ini mereka tetap kerja di lapangan dengan gaji kecil, agar bisa dibantu tunjangan dan sudah disetujui kepala BKKBN pusat, nanti disalurkan lewat DAK. Begitu juga supaya non ASN bisa diangkat jadi ASN," harapnya.
 
Pada kesempatan tersebut, diserahkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) kepada para tenaga medis, khususnya bidan dan pengelola program atau petugas pendistribusi. Selain itu juga diberikan bantuan paket sembako kepada sejumlah warga terdampak Covid-19 yang diwakili oleh 5 Perbekel Desa di Kecamatan Busungbiu dan bantuan sembako kepada PUS calon akseptor peserta KB. Kariasa Adnyana, berharap agar bantuan yang diberikan BKKBN Bali ini dapat bermanfaat bagi penerima. "PKB atau PLKB harus bergerak di masing-masing Desa untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid," ujarnya. ray
wartawan
Bernard MB
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.