Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Antisipasi Libur Nataru, Atensi Arus Penyeberangan Jawa-Bali

Bali Tribune/ MENGECEK - Wamenhub RI Komjen Pol. (Purn) Suntana bersama sejumlah pejabat lintas daerah yang bertanggung jawab atas kelancaran arus penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk mengecek kesiapan antisipasi libur Nataru.


balitribune.co.id | Negara - Berbagai perencanaan kini mulai dilakukan untuk menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Arus penyeberangan lintas Jawa-Bali di Pelabuhan Gilimanuk menjadi perhatian serius.

Seperti pengujung tahun sebelum-sebelumnya, pada masa liburan Nataru akan terjadi lonjakan arus penyeberangan lintas Jawa-Bali. Sejumlah instansi di Jembrana kini telah bersiap untuk menghadapi Nataru. Sejak Selasa (5/11/2024) sudah dilakukan rapat kordinasi lintas sektoral untuk mempersiapkan Nataru. Tak tanggung-tanggung, Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Komjen Pol. (Purn) Suntana.

Bahkan rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas daerah yang bertanggung jawab atas kelancaran arus penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan kendaraan, GM ASDP Ketapang, Yani Andriyanto memastikan kesiapan fasilitas dan personel untuk menghadapi lonjakan arus penumpang dan kendaraan yang diprediksi meningkat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru.

Untuk kelancaran arus dan mengantisipasi kemacetan di jalur menuju pelabuhan, menurutnya sangat dibutuhkan kerjasama instansi terkait baik di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk maupun di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, “Kami menggarisbawahi pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga kelancaran arus dan mengantisipasi kemacetan di jalur utama penyeberangan Ketapang-Gilimanuk,” ujarnya.

Kepala BPTD Kelas II Bali, Hanura Kelana Iriana menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan dua lokasi sebagai kantong parkir darurat di Gilimanuk, “kami siapkan di Terminal Cargo Gilimanuk dan Toyota Kelatakan Melaya, guna mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan. Hal ini berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, di mana kebutuhan akan area parkir tambahan bagi pengguna jasa meningkat signifikan,” ungkapnya.

Wakil Menteri Perhubungan RI, Komjen Pol. (Purn) Suntana juga menekankan pentingnya koordinasi di pos-pos pengamanan serta peningkatan pelayanan bagi pengguna jasa. Ia juga meminta seluruh personel untuk disiplin mengikuti SOP guna mencegah potensi ketidakharmonisan di lapangan, “yang terpenting adalah kordinasi pada pos-pos yang ada dan peningkatan pelayanan bagi pengguna jasa yang akan menyeberanga,” tegasnya.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menegaskan pihaknya akan melakukan upaya pencegahan praktik percaloan tiket. Ia menjelaskan BKO Brimob nantinya akan disiagakan di beberapa titik strategis selama periode liburan untuk memperkuat keamanan. “untuk mencegah adanya calo tiket untuk kelancaran arus penyeberangan, kami akan siagakan personil BKO dari Brimob di sejumlah titik,” ujarnya.

Untuk memastikan kesiapan fasilitas, dari ruang tunggu penumpang hingga area parkir, agar mampu menampung peningkatan volume kendaraan dan penumpang, juga sudah dilakukan pengecekan penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk serta pengecekan pos terpadu di Ruang VIP ASDP Gilimanuk dan Terminal Cargo Gilimanuk yang akan digunakan sebagai lokasi parkir bagi kendaraan selama periode liburan akhir tahun.

wartawan
PAM
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.