Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Antispasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkot Denpasar Aktifkan Kembali Satgas Desa/Kelurahan

Bali Tribune/ Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menggelar rapat koordinasi pada, Senin (7/2) di Kantor Wali Kota Denpasar.


balitribune.co.id | Denpasar - Mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin meluas, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menggelar rapat koordinasi pada, Senin (7/2) di Kantor Wali Kota Denpasar.

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda Denpasar, Majelis Desa Adat, Anggota Satgas dan OPD terkait Pemkot Denpasar.

Dalam rapat tersebut Wali Kota Jaya Negara menyampaikan data perkembangan kasus covid-19 di Kota Denpasar  hingga tanggal 6 Februari 2022 mencapai 3.078 kasus. Trend sembuh menurun dalam seminggu terakhir per tanggal 6 Februari yakni sembuh 90,11 persen, Meninggal 2,45 persen, kasus aktif 7,44 persen. Perkembangan zona lokasi risiko mengalami peningkatan ditandai dengan berkurangnya jumlah zona hijau, dalam seminggu terakhir.

Mengantisipasi lonjakan kasus menurut Jaya Negara, disamping telah melaksanakan antisipasi penyemprotan disinfektan, pengawasan disiplin prokes, hingga penutupan fasilitas publik dalam pembatasan kegiatan masyarakat serta menyiapkan tempat isoter juga  mengaktifkan kembali satgas penanganan covid tingkat Banjar, Desa dan Kelurahan. “Sesuai arahan Gubernur Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan agar Kepala Daerah untuk melaksanakan antisipasi lonjakan kasus dengan mempersiapan isoter hingga melakukan langkah antisipasi lainnya,” ujar Jaya Negara.

Dalam rapat tersebut Jaya Negara menekankan kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta melakukan persiapan penambahan  2 lokasi untuk kamar isoter di Kota Denpasar. 1 lokasi kamar isoter untuk masyarakat umum dan satu lokasi isoter untuk tenaga kesehatan, serta  diharapkan lokasi isoter ini berdekatan dengan lokasi rumah sakit.
 
Lebih lanjut disampaikan bahwa antisipasi keberadaan BOR rumah sakit rujukan dan non rujukan di Kota Denpasar terdapat 3 rumah sakit rujukan dan 13 rumah sakit swasta yang merawat pasien covid-19. Rumah Sakit Wangaya sudah mengkonfirmasi 51 persen ketersediaan tempat tidur, dan juga telah menyiapkan ruang ICU.
 
Langkah antisipasi ini diharapkan Jaya Negara agar dilaksanakan koordinasi dan komunikasi bersama kades/lurah untuk mengaktifkan kembali satgas covid desa kelurahan yang ada dalam melaksanakan pencegahan, pendistribusian bantuan, hingga obat-obatan bagi masyarakat. Mengaktifkan kembali posko PPKM Mikro juga akan dilaksanakan untuk mengantispasi transmisi lokal dan pengawasan prokes.

 Percepatan vaksinasi dosis ketiga juga ditekankan Jaya Negara untuk dapat segera dilakukan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam mengantisipasi penyebaran Covid- 19. Sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan penyebaran varian omicron lebih cepat 2 kali lipat dari varian delta. Namun diharapkan masyarakat tidak panik, dengan langkah pemerintah daerah telah melaksanakan antisipasi penekanan penyebaran.

“Kami harapkan masyarakat untuk tetap disiplin prokes dan tidak panik, serta jika mengalami gejala untuk segera melakukan pemeriksaan di layanan rumah sakit untuk dapat segera mendapatkan pelayanan,” ujar Jaya Negara.

wartawan
YAN
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.