Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Apel Penurunan Bendera HUT ke-73 RI di Kota Denpasar, Jaya Negara Ajak Seluruh Elemen Bangsa Maknai Kemerdekaan

Penurunan Bendera - Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara saat menjadi Inspektur Upacara pada Apel Penurunan Bendera HUT Proklamasi RI ke-73 tahun 2018 di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Jumat (17/8).

BALI TRIBUNE - Apel Penurunan Bendera HUT RI ke-73 tahun 2018 di Kota Denpasar berlangsung khidmat, Jumat (17/8) di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar. Pelaksanaan upacara penurunan bendera ini pun tak jauh berbeda dari upacara pengibaran di pagi harinya yang telah berjalan lancar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Sakda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, Forkompinda Kota Denpasar, Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Kerti Rai Iswara serta para undangan lainya. Suasana mendung dan rintik hujan tak menyurutkan semangat para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta para peserta apel yang hadir. Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan bahwa peringatan HUT ke-73 tahun kemerdekaan RI merupakan sebuah momentum untuk memaknai kemerdekaan di tengah kemajuan zaman saat ini. Dimana, setiap tahun sekali masyarakat Indonesia harus memaknai buah perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Lebih lanjut dikatakan, sesuai dengan tema pokok HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 tahun 2018 yakni 'Kerja Kita, Prestasi Bangsa' diharapkan mampu menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga kedepanya apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa dapat diamanatkan sesuai dengan profesi dan tugasnya masing-masing. "Melalui peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 tahun 2018 ini mari kita tingkatkan etos kerja dalam upaya mewujudkan cita-cita pendiri bangsa menuju masyarakat yang madani dan berdikari," ujar Jaya Negara. Jaya Negara turut mengapresiasi seluruh jajaran yang terlibat dalam suksesnya peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73  ini.  "Mewakili Pemkot Denpasar saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 ini, utamanya Paskibraka yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik," pungkasnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.