Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aplikasi SIPD Depdagri, ASN di Gianyar Merana

Bali Tribune/ ASN - Para ASN Gianyar.
balitribune.co.id | Gianyar - Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) dalam merealisasikan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honor/Konstrak) merana. Aplikasi yang kerap loading, membuat tunjangan kesejahteraan (Tukes) dan honorarium pegawai honor/ kontrak ikutan loadng.  Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan terhadap masyralat, lantaran sebagai pegawai  memilih bolos ke rumah untuk makan siang.
 
Harapan agar ASN Gianyar memiliki keunggulan, kreatif, mampu berinovasi, dan memiliki kecepatan untuk bersaing secara global, rupanya sulit terwujud. Karena, dalam  kenyataannya, mereka kini sednga kebingungan lantaran Tukes ASN dan gajin Pegawai Honor/  Kontrak tak kunjung cair. Kondisi ini terjadi karena aplikasi SIPD thingga saat ini belum maksimal, lantaran  proses input data tidak langsung masuk ke database, lantaran sering 'loading' dalam waktu berhari-hari.
 
Akibatnya, pencairan gaji para ASN pun ikut loading. Kini, setelah kagi cair,  giliran tunjangan kesejahteraan (tukes) ASN  yang belum bisa cair, bahkan hal ini sudah terjadi sejak Desember 2020.  Demkian juga gaji untk pegawai Honor dan konstrak. Tak cairnya tukes ini, menyebabkan para ASN  kesulitan ekonomi. Sebab tak sedikit dari mereka yang selama ini memenuhi kebutuhan hidupnya dari tukes.  "Gaji sudah cair, namuan kebanyak sudah dipotong kredit, sehingga kami hanya mengandalkan tukes unk kebutuhan sehari-hari,” ungap salah seorang ASN.
 
Kepala BPKAD Gianyar Ngakan Jati Ambarsika saat dikonfirmasi, membenarkan persoalan ini dikarenakan aplikasi SIPD yang belum maksimal. Terkait anggarannya, kata dia, saat ini sudah ada. Adapun anggaran untuk tukes ini, kata dia sekitar Rp 8-9 miliar. ditegaskan, jika mengenai anggaran tidak ada masalah. Karena anggarannya sudah ada, skitar sembilan miliar. “Kendala belum cair, karena masih proses input data di SIPD,” ujarnya.
 
Disebutkan, ada banyak faktor yang menyebabkan  SIPD menjadi penghambat pencairan dana. Satu di antaranya, aplikasi tersebut belum siap menginput data semua kabupaten/kota di Indonesia. Karena berbasis web, saat menginput terkadang bersamaan dengan pemkab di seluruh Indonesia.  “Staf kami sampai bergadang saat menginput. Masalahnya, sekarang input data, loadingnya lama bahkan sampai pagi belum tentu masuk ke data base,” terangnya. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.