Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

APTRINDO: 90 % Distribusi Logistik Didominasi Angkutan Darat

Bali Tribune / (KI-KA) Wakil Ketua Umum DPP Aptrindo Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP, ESLOG, Ketua DPD APTRINDO Provinsi Bali Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MBA dan Ketua Dewan Pertimbangan DPD APTRINDO Bali Ir. Rudy Siregar.

balitribune.co.id | BadungSejumlah tantangan dihadapi Bali dalam pengendalian inflasi seperti terhambatnya distribusi karena faktor transportasi. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) disebutkan 90 % distribusi logistik/barang masih didominasi angkutan darat. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MBA., usai melantik Pengurus DPD Aptrindo Provinsi Bali dengan Ketuanya Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., Masa Bakti 2020 - 2025, Rabu (17/1) di Seminyak, Badung.

Gemilang Tarigan menyambut gembira lantaran pelantikan kali ini bisa terwujud meskipun sempat tertunda. Selain itu Gemilang juga menyampaikan kondisi angkutan saat ini, mengusulkan kepada pemerintah setempat supaya semakin baik dari sisi jalurnya, armadanya, dan pengemudi. Tujuannya tak lain agar semua bisa bekerja dengan tenang, baik pengemudi ataupun pengusahanya.

"Apa jadinya jika semua itu ndak beres, tentu akan menimbulkan masalah dalam alur distribusi barang," tandas Ketum Gemilang, seraya mengatakan saat ini Aptrindo ada di 24 provinsi dengan jumlah DPC 35 di seluruh Indonesia.

Menurut Ketum Gemilang perlu adanya sinergitas antara asosiasi dengan pemerintah agar tidak timbul masalah apalagi yang terkait dengan distribusi barang/logistik.  Apalagi ditegaskan hampir semua angkutan logistik di Indonesia, baik itu yang melalui laut, darat dan udara semua pasti menggunakan truk.

"Jadi tidak ada yang tidak menggunakan truk. Jadi mau itu kebutuhan pokok, industri dan lainnya semua pasti menggunakan truk," tukasnya. Kalau ini tidak diangkut dengan baik tentu akan jadi perhatian semua pihak, termasuk dunia internasional. Saat ini Indonesia di level 62 kategori angkutan internasional, sambungnya.

"Distribusi logistik yang baik, menjadi penentu daya saing dalam perekonomian," katanya.  

Sedangkan Kebijakan yang bisa didorong dari pusat kepada daerah menurut Ketum Gemilang yakni aturan yang spesial. Mengapa? Karena  menurutnya Bali itu spesial jadi aturannya juga harus spesial apalagi jika menyangkut dengan "Green Transportation".

Tidak hanya berhenti sampai disana, Ketum Gemilang menjelaskan saat ini pemerintah telah menerapkan "Logistic Ecosystem" di era yang serba digital dan ini yang diikuti oleh asosiasi, seperti hanya pemasangan GPS, pembelian BBM melalui aplikasi dan sebagainya termasuk kompetensi.

"Ini semua tentu bagian dari sistem yang terintegrasi, atau masuk dalam big data," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPD APTRINDO Provinsi Bali Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., dalam kesempatan ini menyampaikan, apa yang telah disampaikan Ketum Gemilang tentu akan menjadi acuan DPD Bali dalam bergerak.

"Tentunya nanti akan kita godok lagi apa-apa yang sesuai dengan kearifan lokal Bali," katanya, seraya berujar, Bali yang menjadi destinasi pariwisata dunia tentu tak lepas dari perhatian dunia, jadi jangan sampai persoalan logistik jadi sorotan dunia.

Seperti diketahui pelantikan DPP Aptrindo Provinsi Bali dibarengi dengan berbagai kegiatan seperti acara talk show yang mengusung tema "Peran Aktif Aptrindo Menjamin Kelancaran Arus Barang & Logistik Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi", dengan menghadirkan beberapa narasumber, Presentasi Koperasi Aptrindo serta kunker ke Pelindo Benoa.

wartawan
ARW
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.