Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

APTRINDO: 90 % Distribusi Logistik Didominasi Angkutan Darat

Bali Tribune / (KI-KA) Wakil Ketua Umum DPP Aptrindo Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP, ESLOG, Ketua DPD APTRINDO Provinsi Bali Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MBA dan Ketua Dewan Pertimbangan DPD APTRINDO Bali Ir. Rudy Siregar.

balitribune.co.id | BadungSejumlah tantangan dihadapi Bali dalam pengendalian inflasi seperti terhambatnya distribusi karena faktor transportasi. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) disebutkan 90 % distribusi logistik/barang masih didominasi angkutan darat. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MBA., usai melantik Pengurus DPD Aptrindo Provinsi Bali dengan Ketuanya Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., Masa Bakti 2020 - 2025, Rabu (17/1) di Seminyak, Badung.

Gemilang Tarigan menyambut gembira lantaran pelantikan kali ini bisa terwujud meskipun sempat tertunda. Selain itu Gemilang juga menyampaikan kondisi angkutan saat ini, mengusulkan kepada pemerintah setempat supaya semakin baik dari sisi jalurnya, armadanya, dan pengemudi. Tujuannya tak lain agar semua bisa bekerja dengan tenang, baik pengemudi ataupun pengusahanya.

"Apa jadinya jika semua itu ndak beres, tentu akan menimbulkan masalah dalam alur distribusi barang," tandas Ketum Gemilang, seraya mengatakan saat ini Aptrindo ada di 24 provinsi dengan jumlah DPC 35 di seluruh Indonesia.

Menurut Ketum Gemilang perlu adanya sinergitas antara asosiasi dengan pemerintah agar tidak timbul masalah apalagi yang terkait dengan distribusi barang/logistik.  Apalagi ditegaskan hampir semua angkutan logistik di Indonesia, baik itu yang melalui laut, darat dan udara semua pasti menggunakan truk.

"Jadi tidak ada yang tidak menggunakan truk. Jadi mau itu kebutuhan pokok, industri dan lainnya semua pasti menggunakan truk," tukasnya. Kalau ini tidak diangkut dengan baik tentu akan jadi perhatian semua pihak, termasuk dunia internasional. Saat ini Indonesia di level 62 kategori angkutan internasional, sambungnya.

"Distribusi logistik yang baik, menjadi penentu daya saing dalam perekonomian," katanya.  

Sedangkan Kebijakan yang bisa didorong dari pusat kepada daerah menurut Ketum Gemilang yakni aturan yang spesial. Mengapa? Karena  menurutnya Bali itu spesial jadi aturannya juga harus spesial apalagi jika menyangkut dengan "Green Transportation".

Tidak hanya berhenti sampai disana, Ketum Gemilang menjelaskan saat ini pemerintah telah menerapkan "Logistic Ecosystem" di era yang serba digital dan ini yang diikuti oleh asosiasi, seperti hanya pemasangan GPS, pembelian BBM melalui aplikasi dan sebagainya termasuk kompetensi.

"Ini semua tentu bagian dari sistem yang terintegrasi, atau masuk dalam big data," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPD APTRINDO Provinsi Bali Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., dalam kesempatan ini menyampaikan, apa yang telah disampaikan Ketum Gemilang tentu akan menjadi acuan DPD Bali dalam bergerak.

"Tentunya nanti akan kita godok lagi apa-apa yang sesuai dengan kearifan lokal Bali," katanya, seraya berujar, Bali yang menjadi destinasi pariwisata dunia tentu tak lepas dari perhatian dunia, jadi jangan sampai persoalan logistik jadi sorotan dunia.

Seperti diketahui pelantikan DPP Aptrindo Provinsi Bali dibarengi dengan berbagai kegiatan seperti acara talk show yang mengusung tema "Peran Aktif Aptrindo Menjamin Kelancaran Arus Barang & Logistik Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi", dengan menghadirkan beberapa narasumber, Presentasi Koperasi Aptrindo serta kunker ke Pelindo Benoa.

wartawan
ARW
Category

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click

Dilantik di Kebun Kakao, Pejabat Diminta Pikirkan Isi Perut Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Mengawali tahun 2026, sejumlah pejabat di Jembrana mengalami pergeseran. Puluhan pejabat telah dilantik dan diambil sumpahnya. Bahkan pelantikan pejabat di awal tahun ini dilakukan dengan cara yang tak biasa. Seluruh birokrat di Jembrana pun kini kembali diingatkan untuk memikirkan isi perut rakyat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.