Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aset Milik Klungkung Sebaiknya Tak Dihibahkan untuk PKB

Bali Tribune/ Sidang Dewan Klungkung terkait aset untuk PKB





balitribune.co.id | Semarapura - Rencana Pemkab Klungkung menghibahkan asetnya di eks Galian C Desa Gunaksa, ditentang Anggota DPRD Klungkung. Para wakil rakyat tersebut lebih setuju untuk memberikan pinjam pakai dibandingkan harus memberikan aset Klungkung tersebut secara cuma-cuma. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Klungkung juga memiliki wewenang di dalam pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) nantinya.

Hal ini terungkap di dalam rapat koordinasi DPRD Klungkung dengan TPHD Kabupaten Klungkung terkait persetujuan hibah tanah untuk dipergunakan dalam rangka visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Senin (4/7) lalu di Kantor DPRD Klungkung.

Sementara itu Anggota DPRD Klungkung dari Partai PDI Perjuanga Sang Nyoman Putra Yasa mengungkapkan sampai saat ini pengelolaan PKB yang dibangun di bekas Galian C Desa Gunaksa, Klungkung masih belum jelas. Untuk itu Sang Nyoman pun meminta agar aset dari Pemkab Klungkung ini hanya diberikan pinjam pakai saja.

"Untuk sementara waktu kita akan pinjam pakaikan, setelah kita tau bahwasanya akan dikelola seperti apa. Saat dikelola oleh Perseroda atau BUD ketika kita nanti memohon untuk mendapatkan sesuatu berupa saham tidak kembali dari awal. Agar tidak barang yang kita serahkan ketika berpenghasilan baru kita minta," bebernya.

Tanggapan juga disampaikan Anggota DPRD Klungkung dari Partai Demokrat Gede Artison Andarawata sangat setuju dengan usulan Sang Nyoman agar aset milik Pemkab Klungkung diberikan dengan status pinjam pakai.

"Jangan langsung ujug-ujug kita berikan tanpa kita tau nanti menjadi apa. Kita sudah cukup jadi daerah miskin sekian lama. Jangan serta merta diberikan begitu saja," ucap anggota dewan yang akrab dipanggil Sony ini.

Pihaknya mempertanyakan nasib Dermaga Gunaksa ke depannya setelah adanya PKB tersebut. Pihaknya pun meminta kejelasan nasib Dermaga Gunaksa setelah PKB ini terwujud.

"Dengan adanya PKB ini Dermaga Gunaksa nanti bagaimana nasibnya. Apakah ini ditutup, mati atau masih berlanjut, tolong berikan kejelasan juga," pintanya.

Sony menegaskan agar Pemkab Klungkung jangan menyerahkan aset yang telah dibangun bertahun-tahun dengan nilai ratusan miliar ini untuk ditutup begitu saja karena adanya PKB.

Hal serupa juga disampaikan Anggota DPRD Klungkung dari Partai Gerindra Anak Agung Gde Sayang Suparta meminta agar keberadaan PKB di bekas Galian C ini jangan sampai menjadi skandal untuk menutupi kegagalan Dermaga Gunaksa.

"Ketika Rp 197 miliar dana keluar dari pusat tidak termanfaat untuk masyarakat akan jadi temuan. Apalagi tiangnya sudah tidak ada, kabelnya sudah masuk ke laut. Stavoltnya dicabut PLN. Rumah gensetnya sudah hilang. Dermaga hanya tinggal rundoornya saja yang sudah hancur," ungkap Tokoh Puri Satria ,Dawan ini tegas.

wartawan
SUG
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.