Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aset Milik Klungkung Sebaiknya Tak Dihibahkan untuk PKB

Bali Tribune/ Sidang Dewan Klungkung terkait aset untuk PKB





balitribune.co.id | Semarapura - Rencana Pemkab Klungkung menghibahkan asetnya di eks Galian C Desa Gunaksa, ditentang Anggota DPRD Klungkung. Para wakil rakyat tersebut lebih setuju untuk memberikan pinjam pakai dibandingkan harus memberikan aset Klungkung tersebut secara cuma-cuma. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Klungkung juga memiliki wewenang di dalam pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) nantinya.

Hal ini terungkap di dalam rapat koordinasi DPRD Klungkung dengan TPHD Kabupaten Klungkung terkait persetujuan hibah tanah untuk dipergunakan dalam rangka visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Senin (4/7) lalu di Kantor DPRD Klungkung.

Sementara itu Anggota DPRD Klungkung dari Partai PDI Perjuanga Sang Nyoman Putra Yasa mengungkapkan sampai saat ini pengelolaan PKB yang dibangun di bekas Galian C Desa Gunaksa, Klungkung masih belum jelas. Untuk itu Sang Nyoman pun meminta agar aset dari Pemkab Klungkung ini hanya diberikan pinjam pakai saja.

"Untuk sementara waktu kita akan pinjam pakaikan, setelah kita tau bahwasanya akan dikelola seperti apa. Saat dikelola oleh Perseroda atau BUD ketika kita nanti memohon untuk mendapatkan sesuatu berupa saham tidak kembali dari awal. Agar tidak barang yang kita serahkan ketika berpenghasilan baru kita minta," bebernya.

Tanggapan juga disampaikan Anggota DPRD Klungkung dari Partai Demokrat Gede Artison Andarawata sangat setuju dengan usulan Sang Nyoman agar aset milik Pemkab Klungkung diberikan dengan status pinjam pakai.

"Jangan langsung ujug-ujug kita berikan tanpa kita tau nanti menjadi apa. Kita sudah cukup jadi daerah miskin sekian lama. Jangan serta merta diberikan begitu saja," ucap anggota dewan yang akrab dipanggil Sony ini.

Pihaknya mempertanyakan nasib Dermaga Gunaksa ke depannya setelah adanya PKB tersebut. Pihaknya pun meminta kejelasan nasib Dermaga Gunaksa setelah PKB ini terwujud.

"Dengan adanya PKB ini Dermaga Gunaksa nanti bagaimana nasibnya. Apakah ini ditutup, mati atau masih berlanjut, tolong berikan kejelasan juga," pintanya.

Sony menegaskan agar Pemkab Klungkung jangan menyerahkan aset yang telah dibangun bertahun-tahun dengan nilai ratusan miliar ini untuk ditutup begitu saja karena adanya PKB.

Hal serupa juga disampaikan Anggota DPRD Klungkung dari Partai Gerindra Anak Agung Gde Sayang Suparta meminta agar keberadaan PKB di bekas Galian C ini jangan sampai menjadi skandal untuk menutupi kegagalan Dermaga Gunaksa.

"Ketika Rp 197 miliar dana keluar dari pusat tidak termanfaat untuk masyarakat akan jadi temuan. Apalagi tiangnya sudah tidak ada, kabelnya sudah masuk ke laut. Stavoltnya dicabut PLN. Rumah gensetnya sudah hilang. Dermaga hanya tinggal rundoornya saja yang sudah hancur," ungkap Tokoh Puri Satria ,Dawan ini tegas.

wartawan
SUG
Category

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.