Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

ASN Diminta Netral, Kampanye di Pura Jadi Perhatian Serius

Bali Tribune / Pjs Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara

balitribune.co.id | Negara - Konstelasi politik pada masa kampanye Pilkada 2024 kini semakin ketat. Ditengah menghangatnya situasi politik, berbagai langkah kini terus dilakukan untuk menjaga kondusifitas di Jembrana. Netralitas ASN daerah hingga pemanfaatan tempat ibadah untuk aktifitas politik menjadi perhatian serius.

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terus bergulir. Setelah penetapan pasangan calon (paslon) peserta Pilkada pekan lalu, kini perhelatan politik ini sudah pada tahap kampanye. Berbagai potensi gangguan kondusiftas ditengah semakin menghangatnya suhu politik terus diantisipasi. 

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara ditemui Senin (19/8) sore mengatakan pihaknya ditugaskan untuk mengisi posisi Bupati Jembrana selama cuti kampanye. Selain tugas pemerintahan di kabupaten, sebagai Pjs Bupati pihaknya mengaku memiliki tanggungjawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada masa kampanye Pilkada ini.

Dikatakannya pihaknya memiliki kewajiban bersama-sama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Porkopimda) untuk menjaga agar situasi ketentraman masyarakat agar tetap kondusif, "Tugas Penjabat Sementara Bupati ada beberapa yang prinsip, yang pertama tentu adalah melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya salah satu upaya yang kini dilakukan adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Pihaknya menegaskan ASN baik PNS dan PPPK harus menjaga profesionalisme dan integritas sebagai aparatur pemerintah. "Supaya ASN di Jembrana tidak ketarik oleh kepentingan politik maka saya menekankan kembali kepada ASN baik PNS dan PPPK adalah betul-betul netral,” tegasnya.

Untuk hal tersebut, pihaknya mengaku setelah bertugas di Jembrana sudah langsung mengumpulkan ASN. Seperti yang dilakukannya di Kantor Camat Jembrana Senin kemarin. Selain PNS, aparat pemerintahan seperti perbekel, perangkat desa dan pegawai kontrak juga diingatkan agar menjaga integritas. Pihaknya meminta seluruh ASN serta perangkat desa membuat ikrar netralitas pada Pilkada 2024.

“Kontelasi politik di Jembrana cukup tinggi, ada dua Paslon yang sama-sama orang hebat. Yang paling strategis mengawal netralitas ASN, baik PNS, PPPK ataupun tenaga kontrak. Mereka saya minta untuk membuat ikrar netralitas yang ditandatangani dan divideokan lalu dikirim langsung ke saya sebagai bukti mereka betul-betul netral sehingga tidak bisa ditarik atau diajak mendukung salah satu calon,” paparnya.

Pihaknya juga mengingatkan ASN, pegawai kontrak maupun perangkat desa yang tidak netral akan dikenakan sanksi tegas, “kita punya Satgas yang diketuai Sekda yang mengawal. Kalau nanti ternyata ada ASN, kontrak dan perangkat desa diduga tidak netral, apalagi dilampiri bukti-bukti yang kuat, akan diambil Tindakan tegas. Kan ada Bawaslu. Sanksinya sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

“Kepala desa (perbekel) juga harus netral. Aturannya sudah sangat jelas. Sebenarnya tugas selaku Pjs sebenarnya administratif. Kalau mereka sudah bisa netral maka situasi politik di Jembrana bisa diredam sehingga Pilkada yang aman dan damai bisa diwujudkan, Siapun pemimpinnya, mau Si A atau Si B yang terpilih, sama saja,pasti akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya,” jelasnya.

Selain perangkat pemerintah dan, pihaknya juga mengajak Bandesa Adat beserta jajarannya untuk turut serta menjaga situasi Pilkada di kabupaten Jembrana selalu kondusif. "Saya juga sengaja mengundang Bendesa Adat, tujuannya agar para Bendesa Adat juga bisa menyampaikan kepada prajuru di masing-masing desa adat untuk mampu mendukungnya pelaksanaan Pilkada Damai," ucapnya.

Sala satu penekanannya adalah penggunaan tempat suci untuk pelaksanaan kampanye paslon. "Kalau bisa nantinya paslon tidak berkampanye di Pura. Jangan sampai kita punya Pura atau tempat suci dijadikan wahana atau tempat untuk kampanye. Apalagi nanti kalau sampai ada kebulatan tekad, bahkan sampai ada bersumpah di Pura untuk mendukung salah satu calon, itu jangan sampai terjadi," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Jembrana Dibayangi Banjir, Kondisi Alur Sungai Jadi Perhatian

balitribune.co.id | Negara - Kabupaten Jembrana menjadi salah satu wilayah di Provinsi Bali yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi, salah satunya adalah banjir. Tidak sedikit wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) banjir. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) kini menjadi perhatian serius.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fasilitas Aerosport Skydive Bali Bakal Dibangun di Tabanan

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik rencana pembangunan fasilitas olahraga dirgantara (aerosport) Skydive Bali di atas lahan seluas delapan hektare di Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Proyek yang diproyeksikan menjadi arena terjun payung berstandar nasional ini dinilai mampu memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata olahraga (sport tourism).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Cegah TPPO, Polisi Periksa Identitas Pekerja THM

balitribune.co.id | Tabanan - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tabanan menyisir sejumlah tempat hiburan malam (THM) dan mendatangi kafe untuk memeriksa kartu identitas para pekerja.

Langkah preventif tersebut digelar melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sebagai upaya mengantisipasi serta mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

18 WNA Dideportasi dari Bali, Lima Orang di Antaranya Kasus Prostitusi

balitribune.co.id | Mangupura - Beragam pelanggaran keimigrasian kembali ditemukan di Bali. Mulai dari penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), keterlibatan dalam aktivitas prostitusi, hingga kepemilikan paspor ganda. Sebanyak 18 warga negara asing (WNA) akhirnya dideportasi oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai dalam kurun waktu lima hari, yakni 9-13 November 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Hari Puputan Margarana ke-80, Pemkab Badung Salurkan Bantuan Bagi Veteran

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menggelar upacara peringatan Hari Puputan Margarana ke-80 secara khidmat di Lapangan Umum Pahlawan Nasional Brigjen (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai, Desa Carangsari, Petang, Rabu (18/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.