Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Atasi Jalan Rusak, DPRD Buleleng Pastikan Anggaran Rp 68 Miliar di 2026

dprd
Bali Tribune/DPRD - Ketua Komisi II DPRD Buleleng I Wayan Masdana.

balitribune.co..id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Sebagai bentuk komitmen, anggaran sebesar Rp 68 miliar telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2026 untuk perbaikan jalan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

 

Ketua Komisi II DPRD Buleleng, I Wayan Masdana, mengungkapkan bahwa pihaknya menyadari banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan di Buleleng. Sebagai leading sektor pembangunan, Komisi II terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur tersebut. "Komitmen pemerintah daerah dengan DPRD untuk program 'titik nol' (perbaikan jalan) memang telah dianggarkan. Untuk tahun 2026 di anggaran induk, baik untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan, sudah dianggarkan sebesar Rp 68 miliar khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan," ujar Masdana saat ditemui usai rapat kerja.

Masdana mengakui, meski anggaran telah disiapkan, perbaikan jalan di Buleleng belum bisa menuntaskan seluruh kerusakan secara serentak. Hal ini dikarenakan banyaknya ruas jalan yang rusak tidak sebanding dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Oleh karena itu, perbaikan akan dilakukan secara bertahap. "Kami tidak mengeyampingkan fakta bahwa kerusakan jalan di Buleleng memang terlalu banyak, sementara fiskal kita terbatas. Namun, kami bersama pemerintah daerah punya komitmen untuk terus mendorong penyelesaian jalan-jalan ini secara bertahap hingga akhir masa jabatan Bupati," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terkait sumber anggaran, Masdana menjelaskan bahwa dana Rp 68 miliar tersebut merupakan gabungan dari berbagai sumber pendapatan. Di antaranya berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali, BKK Kabupaten Badung, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemanfaatan Opsen Pajak.

Lebih lanjut, Masdana merinci beberapa ruas jalan di wilayah perkotaan yang telah masuk prioritas perbaikan dan anggarannya sudah dialokasikan. "Di perkotaan, seperti Jalan Kakak Tua, Jalan Pattimura, Jalan Gunung Agung, Jalan Kapten Muka, Jalan Pantai Asri, hingga Jalan Pulau Seribu, itu semua sudah ada alokasinya untuk perbaikan," tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Tipikor Polres Bangli Obok-Obok Pengerjaan Proyek Revitalisasi SD dan SMP

balitribune.co.id | Bangli - Guna memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Bangli berjalan sesuai dengan juknis, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bangli melakukan klarifikasi dengan menyasar sekolah (SD-SMP) penerima bantuan program pemerintah pusat tersebut. Kegiatan revitalisasi menyasar 20SD dan 4 SMP dengan total anggaran sekitar Rp 24 miliar lebih

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Kembang Tinjau Langsung Perbaikan Sejumlah SD di Jembrana

balitribune.co.id | Negara - Perbaikan sejumlah fasilitas sekolah di Kabupaten Jembrana mendapat perhatian khusus dari Bupati I Made Kembang Hartawan. Tak ingin hanya menerima laporan di atas meja, Bupati Kembang turun langsung meninjau proses perbaikan di SD N 2 Banjar Tengah dan SD N 2 Loloan Barat pada Selasa (15/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Kuat di Tengah Normalisasi Aktivitas Ekonomi

balitribune.co.id | Denpasar - Keyakinan konsumen di Bali tetap berada pada level optimistis pada Agustus 2026. Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali berada di level 123,1, masih jauh di atas ambang optimistis 100 dan lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat 118,5.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Petani Garam Karangdadi Kusamba Kembali ke Sistem Tradisional

balitribune.co.id | Semarapura - Petani garam tradisional di pesisir Karangdadi, Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, resmi meninggalkan sistem pembuatan garam media tunnel. Metode yang diperkenalkan Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tahun 2022 tersebut tidak lagi digunakan lantaran hasil produksinya ditolak oleh pasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.