Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Audiensi Jejaring Pengembangan Desa Wisata ke Tabanan

Bali Tribune/ TERIMA - Bupati Sanjaya menerima rombongan audiensi Pengurus JP Dewi Pusat,


balitribune.co.id | Tabanan  - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menerima rombongan audiensi Pengurus Jejaring Pengembangan Desa Wisata (JP Dewi) Pusat, Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, di ruang kerja Bupati, Selasa, (18/5).
 
Dalam diskusi tersebut, Ketua JP Dewi Pusat Putu Eka Budiasa mengungkapkan, maksud dan tujuannya audiensi, yakni jejaring pengembangan Desa Wisata dikatakannya terlibat dalam pemberdayaan pendorongan ekonomi masyarakat, melalui PUDDS khususnya di Tabanan. Salah satu pilot project sudah dilakukan di Selemadeg di Desa Pupuan Sawah. Dipilihnya lokasi di Desa Wisata Kaba Kaba karena Desa Wisata tersebut memiliki dukungan dari sisi keluasan lahan, yakni 6 hektar dan ada dukungan juga dari Wisata Puri. Sehingga hal ini sangat saling beriringan dan ada potensi yang menjadi unggulan.
 
Bupati Sanjaya sangat menyambut baik sekaligus mengapresiasi niat mulia JP Dewi yang ingin bersinergi dengan Pemkab Tabanan dalam membangun sector pariwisata dan pertanian di Tabanan. Peran pemerintah tentunya harus mewujudkan adanya regulasi untuk mewujudkan SDA dan SDM yang baik dan berkualitas. Di dalamnya harus terkandung pariwisata yang berkarakter dengan program yang harus linier, program yang juga dibackup dan harus kreatif, inovatif. 
 
Ia juga berharap kedepannya desa-desa yang ada di Tabanan menjadi desa yang mandiri dan berdikari sesuai dengan kearifan lokal masing-masing Desa. Dalam audiensi tersebut, Bupati Sanjaya juga diberikan PIN kehormatan sebagai Pembina Jejaring Desa Wisata Kabupaten Tabanan yang disematlkan oleh Ketua JP Dewi Pusat. 
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.