Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Audit BPKP Rampung; Proyek Poltek KP Jembrana Masih Tersendat

Kelautan
Proyek pembangunan Poltek KP Jembrana di Pengambengan yang kini tersendat baru bisa dilanjutkan setelah penunjukan rekanan kontraktor yang baru.

BALI TRIBUNE - Pasca mencuatnya persoalan proyek pembanguan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Jembrana di Banjar Ketapang, Desa Pengambengan, Negara hingga diputuskannya kontrak kerja PT Sartonia Agung selaku kontraktor rekanan pelaksana proyek serta diturunkannya tim gabungan untuk mengaudit proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengawas  Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dipastikan telah menyelesaikan audit proyek yang kini masih tersendat tersebut. Audit BPKP merupakan salah satu tahapan agar pengerjaan proyek tersebut bisa dilanjutkan kembali. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Bambang Suprakto saat dikonfirmasi melalui Ponselnya Jumat (1/5) menyatakan BPKP telah merampungkan audit dan pihaknya sehari sebelumnya yakni pada Kamis (31/5) telah menerima hasil audit BPKP terhadap proyek pembangunan gedung kampus Poltek KP Jembrana tersebut. "Laporan sementara audit dari BPKP sudah disampaikan ke kami hari Kamis kemarin. Kami juga sudah menyiapkan dokumen untuk disampaikan kepada kelompok kerja proyek tersebut, agar pembangunan bisa segera dilanjutkan,"  ujarnya. Ia menegaskan, karena ada masalah pada rekanan, pihaknya tidak ingin ada kerugian negara, sehingga prosedur serta audit itu harus dilakukan dengan teliti. Kendati BPKP telah merampungkan audit namun pihaknya menyatakan proyek pembangunan Poltek KP Jembrana baru akan bisa dilanjutkan satu bulan lagi  lantaran harus dilakukan kembali proses penunjukan rekanan yang baru. Saat ini proyek pembangunan kampus tersebut masih terhenti, setelah rekanan sebelumnya terkena sanksi pemutusan kontrak karena sampai batas waktu yang diberikan juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaannnya. Bahkan menurutnya sebelumnya pihaknya sudah memberikan perpanjangan waktu serta tetap dengan konsekuensi pinalti pada rekanan asal Jakarta tersebu namun justru malah proyek tersebut tetap tidak bisa diselesaikan. "Target kami, tahun ini politeknik ini sudah bisa digunakan mahasiswa yang sementara ini kami titipkan  Sidoarjo," tandasnya.     Kendati mulai tahun 2017, Politeknik Negeri Kelautan Dan Perikanan Jembrana sudah membuka penerimaan mahasiswa, namun karena kampusnya masih dalam proses pembangunan sehingga untuk sementara puluhan mahasiswa/taruna dititipkan di Politeknik Kelautan dan Perikanan yang ada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bahkan penerimaan mahasiswa baru angkatan ke II tahun 2018 ini telah dimulai. Pantauan dikawasanan pembangunan Poltek KP Jembrana tampak tidak ada aktiftas pekerjaan apapun dilokasi proyek tersebut, hanya tampak satu alat berat yang terparkir didekat pintu masuk proyek. Bahkan sejumlah bagian proyek tersebut tampak terbengkalai. Seperti yang tampak pada lapangan sepak bola yang merupakan bagian dari proyek tersebut. Kini kondisinya tampak memprihatinkan, rumput yang baru ditanam diarela lapangan tersebut tampak mengering serta beberapa ekor kambing masuk ke areal tersebut. Sementara Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Made Dwi Maharimbawa mengatakan terkait tersendatnya proyek pembangunan kampus Poltek KP Jembrana akibat pihak rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pembangunan tepat waktu, pihaknya juga sudah dipanggil  ke KKP termasuk juga dengan kelompok kerja proyek tersebut, "Dari kami berharap bisa digunakan rekanan lokal Kabupaten Jembrana atau yang berdomisili di Provinsi Bali. Saat ini penunjukan rekanan masih dalam proses," tandasnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.