Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Awal Tahun 2025 Bamsoet Lantik PP-PPMKI 2024-2027 di Bali

Bali Tribune / KIKA - Didampingi Jos Dharmawan, Ketua Umum Periode 2024-2027, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP-IMI) Bambang Soesatyo dan Guswan ketua PPMKI Bali memastikan akan melantik PP-PPMKI 2024-2027

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP-IMI) Bambang Soesatyo akan melantik Pengurus Pusat Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PP-PPMKI), setelah Jos Dharmawan, secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum PPMKI untuk periode 2024 - 2027 melalui Musyawarah Nasional di Bali, awal Desember lalu .

“Saya sangat nemberi apresiasi kepada PPMKI sebagai wadah untuk para pemilik dan juga penggemar mobil2 kuno di Indonesia , semoga  dengan terpilih nya Ketua umum yang baru ,  mobil mobil kuno terus dilestarikan keberadaan nya sebagai bukti sejarah dan menjadi alat edukasi .
Setelah dilantik, selanjutnya, Pengurus baru bisa segera bekerja,” ujar Bambang Soesatyo, saat mengadakan pertemuan dengan pengurus PPMKI yang dipimpin oleh Jos Dharmawan.

Pertemuan berlangsung Jumat (27/12) di Blackstone Villa Tegal besar Klungkung Bali, yang sekaligus menjadi lokasi pelantikan  PP-PPMKI, yang akan berlangsung 3 Januari 2025. 
“Pak Bamsoet menaruh harapan besar kepada kami, pengurus PPMKI yang baru, agar bisa membuat beragam kegiatan  dan berdampak positip bagi masyarakat .

Jos Dharmawan yang didampingi oleh Guswan (Ketua PPMKI Pengprov Bali ) juga berharap mobil-mobil kuno akan  menjadi daya tarik bagi wisatawan asing dan domestik, yang tentunya bisa membantu mendatangkan devisa bagi negara.

wartawan
HEN
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.