Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Badung Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut, Empat Kali Beruntun Selama 4 Tahun Kepemimpinan Giri Prasta-Suiasa

Bali Tribune / Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua DPRD Putu Parwata disaat menerima LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto di Ruang Pertemuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (15/6).
balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Ini untuk keenam kalinya (doubel hattrick) secara beruntun Pemkab Badung meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diterima langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto bertempat di Ruang Pertemuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (15/6). LHP juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kab. Badung Putu Parwata. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekab. Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah I Ketut Gde Suyasa, Sekretaris DPRD I Gst. Agung Made Wardika dan Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 telah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual yang telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.
 
Di samping itu, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern) yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. "Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan," jelasnya
Usai acara Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, keberhasilan pemerintah Kabupaten Badung meraih WTP enam kali beruntun merupakan kerja keras seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,"Kami sangat mengapresiasi kerja keras ini semoga kedepannya dapat dipertahankan dan bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan transparan. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat apalagi yang menyangkut dalam pengelolaan keuangan" ucapnya.
 
Dikatakan terkait penyusunan dan penyajian LKPD, Pemkab Badung tetap melaksanakan dan mengikuti regulasi yang ada. "Kami Pemkab Badung selalu mendapat pembinaan dari BPK RI Perwakilan Bali terkait LKPD ini untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari karena kami ingin berbuat sesuatu yang baik dan benar serta siap menjadi contoh di Indonesia, " tegas Bupati Giri Prasta.
 
Sementara itu Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti mengatakan, penghargaan ini merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan laporan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak ke depan. "Ini tentu menjadi ujian bagi kami di Pemerintahan Kabupaten Badung untuk tetap bekerja secara bijak dan jujur khususnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan" ujarnya.
 
 
wartawan
I Made Darna
Category

Ketua DPRD Buleleng Minta Target PAD 2027 Ditetapkan Realistis

balitribune.co.id I Singaraja - Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian DPRD Buleleng. Dewan meminta target pendapatan disusun secara realistis dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan daerah.

Baca Selengkapnya icon click

Januari-Juli 2026, Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 13 Juta Penumpang

balitribune.co.id I Kuta - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat melayani hingga 13,2 juta pergerakan penumpang selama periode Januari-Juli  2026. Jumlah pergerakan penumpang tersebut terbagi atas 8,5 juta penumpang rute internasional dan 4,7 juta penumpang rute domestik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

5.000 Ojol Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Enam Wilayah

balitribune.co.oi | Mangupura - Semangat 'brotherhood' tidak berhenti di jalan. Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada 5.000 mitra pengemudi ojek online (Ojol) di enam wilayah. Perlindungan yang semula dirancang selama lima bulan, Agustus hingga Desember 2026, diputuskan HDCI untuk dilanjutkan hingga tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click

Dinkes Tabanan Gelar Cek Kesehatan Gratis, Hipertensi Jadi Temuan Terbanyak

balitribune.co.id | Tabanan - Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2026. Program ini menyasar 40 perangkat daerah untuk mendorong deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) serta meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan kerja. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gagal Beroperasi, Pemkab Jembrana Usulkan Pencabutan Dua Perda BPR

balitribune.co.id | Negara - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jembrana dipastikan batal terwujud. Setelah mangkrak dan tidak pernah terealisasi sejak regulasinya diterbitkan pada 2017 silam, eksekutif dan legislatif Kabupaten Jembrana kini resmi mengusulkan pencabutan dua produk hukum yang menjadi landasan hukumnya.

Baca Selengkapnya icon click

BI Bali Dorong UMKM Naik Kelas, Akses Pembiayaan Capai Rp5,8 Miliar

balitribune.co.id | Denpasar - Akses pembiayaan menjadi salah satu kunci bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas pasar. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perbankan, Bank Indonesia, dan pelaku usaha terus diperkuat agar kebutuhan pembiayaan UMKM dapat dipertemukan dengan sumber pendanaan yang tepat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.