Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Badung Raih Penghargaan KPAI Tahun 2021

Bali Tribune/.KPAI - Bupati Giri Prasta didampingi Kadis P2KBP3A saat mengikuti Penerimaan Anugerah KPAI Tahun 2021 secara virtual dari Puspem Badung, Kamis (22/7).

balitribune.co.id | Mangupura  - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) I Putu Eka Merthawan ikuti acara Penerimaan Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2021, secara virtual bertempat di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Bupati Badung, Kamis (22/7).
 
Acara ini dipimpin oleh Ketua KPAI Dr Susanto yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof Dr Muhadjir Effendy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati,  Ketua Umum IDAI, Ketua Umum PPNI, Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota Penerima Penghargaan serta Kepala Dinas perlindungan anak dan KPAD seluruh Indonesia, seluruh mitra KPAI dari unsur organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat peduli anak.
 
Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyelenggarakan Anugerah KPAI 2021 secara daring. Anugerah KPAI 2021 diberikan kepada stakeholder yang memiliki komitmen besar dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
 
Dimana berdasarkan SK Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Para Nominasi dan Pemenang Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021, Kabupaten Badung ditetapkan sebagai penerima penghargaan dengan nomor urut 6 dengan total skor nilai yang diperoleh adalah 685.50. Kabupaten Badung adalah salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Sistem Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak (SIMEP), dengan indikator Komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak,  Penilaian Capaian Berbasis E-SIMEP, Inovasi Kebijakan, Program serta Dampak.
 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati menyampaikan secara virtual, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komitmen ini telah dibuktikan dalam UUD 1945 dan terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpu, Perpres, Peraturan Menteri maupun kebijakan dalam bentuk lainnya. Meski demikian, dalam implementasinya masih dihadapkan beragam kendala dan hambatan.
 
Konsekuensinya, upaya membangkitkan komitmen dan kepeloporan perlindungan anak perlu terus ditumbuhkan melalui berbagai strategi agar kualitas perlindungan anak ke depan semakin optimal.
 
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ditemui seusai acara menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Jajaran KPAI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati, karena telah menganugerahkan atau memberi penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai nominasi salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Sistem Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak (SIMEP), dengan indikator Komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Penilaian Capaian Berbasis E-SIMEP, Inovasi Kebijakan, Program serta Dampak. 
 
“Ini akan kami jadikan motivasi nantinya di dalam menciptakan generasi yang kuat, tangguh dan maju khususnya di Kabupaten Badung dan Indonesia,” ungkap Bupati Giri Prasta. 

wartawan
ANA
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.