Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Badung Raih Peringkat I Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa se-Bali

Bali Tribune/Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I.B.A. Yoga Segara menerima penghargaan dengan kategori Pimpinan Daerah Terbaik I Dalam Komitmen Mewujudkan UKPBJ Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa se-Bali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (26/4).
balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa berhasil meraih penghargaan dengan kategori Pimpinan Daerah Terbaik I Dalam Komitmen Mewujudkan UKPBJ Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa se-Bali. Penghargaan ini diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I.B.A. Yoga Segara dalam Rapat Koordinasi (Rakor)  Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali Tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (26/4). Hadir dalam Rakor ini Asisten III Provinsi Bali Wayan Suarjana, Kepala Biro PBJ Prov. Bali I Ketut Adiarsa.Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Bali dan perangkat daerah terkait di Provinsi Bali dan sebagai Key note speech nya Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.
 
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengingatkan ada tiga hal saling terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Sistem, Kelembagaan dan SDM. “ Sistem diperbaiki namun SDM belum berintegritas maka akan terjadi penyimpangan, Jadi ke tiga hal tersebut harus saling terkait,” ingat Roni.
 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I.B.A. Yoga Segara    disela-sela Rakor mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel. Salah satunya dengan membuat Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang selanjutnya menjadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. “Ini adalah bentuk transparansi pemerintah dalam pengadaan Barang dan jasa,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut dikatakan Badung meraih penghargaan dengan kategori Pimpinan Daerah Terbaik I Dalam Komitmen Mewujudkan UKPBJ Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa se-Bali ini karena Badung dinilai dari segi kelembagaan pengadaan Barang dan Jasa Badung sudah mandiri yakni dengan adanya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. “Selain kemandirian juga dilihat SMD dalam Bagian Pengadaan Barang  dan Jasa hampir 90% sudah Jabatan Fungsional (Jafung) Pengadaan Barang dan Jasa,” tambahnya.
 
Adapun profil kelembagaan Bagian Pengadaan Barang dan jasa Kabupaten Badung, terdiri dari tiga Subbag yaitu Subbag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola LPSE dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa. Untuk SDM ada total 31 JaFung PPBJ dengan rincian Muda 22 orang dan Madya 9 orang.  ana/ksm
 
 
 
 
wartawan
I Made Darna
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.