Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bahas APBD 2025, Banggar dan TAPD Badung Gelar Raker

Bali Tribune / Raker Banggar dengan TAPD Badung pada Senin (11/11).

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung mengadakan rapat kerja (Raker) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Senin (11/11). Raker ini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2025. 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua III, I Made Sunarta. Hadir Ketua TAPD yang juga Pj. Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba, sejumlah Anggota DPRD Badung serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung. 

Gusti Anom Gumanti usai rapat mengatakan, DPRD dengan eksekutif merupakan mitra kerja. Maka, komunikasi dan koordinasi harus berjalan dengan baik. “Jadi kita sudah dalam satu rumah tinggal sekarang kita berdayakan diri kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya bersama-sama membangun Badung ke arah yang lebih baik,” terangnya.

Anom Gumanti menegaskan, segala proses penganggaran akan selalu dikoordinasikan antara eksekutif dan legislatif. “Tentu tugas kami di DPRD adalah mengawasi, mengontrol dan jika ada yang perlu dikoreksi ya harus kita koreksi. Yang baik untuk kepentingan masyarakat Badung pasti kita dukung,” tegasnya.

Terkait usulan penambahan penyertaan modal di Bank BPD Bali, pihaknya mengaku tidak mau gegabah. Saat ini, pihaknya bersama eksekutif lebih konsen untuk mencapai target pendapatan. “Kalau menurut Bapak Nyoman Satria kan seharusnya jika dihitung dengan kekurangan penyertaan modal kita 1,7 triliun yang kira-kira 235 miliar pertahun. Sekarang masih kita pasang 100 miliar dulu. Supaya anggaran ini terpenuhi dulu, dengan tetap konteknya rasional makanya dipasang 100 miliar. Tadi sudah dikomunikasikan cara-cara terkait ini, misal deviden yang kita terima bisa kita kembalikan untuk penyertaan modal. Kondisi ini masih kita cermati, sesuai kondisi pendapatan kita,” jelasnya. 

APBD Badung tahun 2025 dirancang Rp 10,4 triliun lebih. Pendapatan asli daerah (PAD) PAD dirancang sebesar Rp 9,6 triliun dan belanja daerah dirancang sebesar Rp 10,5 triliun lebih. “Saya kira ini sangat realistis. Tidak seorangpun bisa memprediksi pariwisata kita kedepannya lebih baik atau seperti apa karena rentan dengan keadaan alam. Tetapi kita tetap rasional,” tegas Anom Gumanti. 

wartawan
ANA
Category

Belanja Gianyar Rp4,3 Triliun, Pendapatan  Rp3,4 Triliun

balitribune.co.id I Gianyar - Pemerintah Kabupaten Gianyar mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan defisit mencapai Rp921,956 miliar lebih.

Rancangan tersebut disampaikan Bupati Gianyar I Made Mahayastra melalui Pengantar Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Senin (7/9), di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Huma Cafe Kebobolan Lagi, Barang Berharga Dikuras Maling

balitribune.co.id I Gianyar - Pengusaha di Kabupaten Gianyar kembali dibuat resah oleh aksi pencurian. Huma Cafe di Kecamatan Tegallalang bahkan harus mengalami kejadian serupa untuk kedua kalinya. Kali ini,  pelaku tidak hanya membawa kabur sejumlah barang berharga, tetapi diduga sempat mengacak-acak sistem keamanan kafe untuk memuluskan aksinya.

Baca Selengkapnya icon click

Rekayasa Lalin Ubud Belum Optimal, Dishub Gianyar Turunkan Skenario Anyar

balitribune.co.id I Gianyar - Setelah dua pekan Rekayasa Lalin tahap II diterapkan, ternyata belum efektif meratakan volume kendaraan di kawasan Ubud. Mulai, Selasa ( 8/9/2026) Dinas Pehubungan ( Dishub) Gianyar kembali turunkan  skenario anyar. Dalam Rekayasa Tahap III ini,  Jalan Raya Ubud dari Catus Pata hingga simpang Patung Arjuna satu jalur keluar Ubud dan  Pangosekan dari simpang Pertamina  menuju Ubud.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terdeteksi Terlibat Judol dan Pinjol, Puluhan Warga Buleleng Kehilangan Hak Penerima Bansos

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah warga Buleleng terpaksa kehilangan hak penerimaan bantuan sosial (Bansos) setelah mereka ditemukan terlibat dalam permainan judi online (judol). Tidak hanya itu, beberapa diantaranya juga terpaksa dicoret dari daftar penerima bansos akibat terdeksi penerima pinjaman online (pinjol). Hal itu diungkap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.