balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung, Kamis (21/10), menggelar rapat kerja dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Badung. Raker secara khusus membahas program kegiatan yang dipasang pada Rancangan APBD Badung tahun 2022.
Adapun instansi yang menjadi mitra kerja komisi II diantaranya adalah Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), Dinas Koperasi dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Pangan Badung.
Raker dipimpin Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti didampingi sejumlah anggota seperti I Gusti Lanang Umbara, Made Wijaya dan Luh Kadek Suastiari. Sementara dari instansi terkait hadir jajaran Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas seperti Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kadis Perkim AAN Bayu Kumara Putra, Kadiskop dan Perdagangan Made Widiana, Sekretaris Dispar AA Yuyun Hanura Eny.
Dalam raker tersebut salah satu program yang disoroti Komisi II adalah rancangan alokasi anggaran kepariwisataan Badung. Legislator menilai anggaran untuk program monitoring dan evaluasi (Monev) tak realistis, dibandingkan dengan porsi anggaran untuk pengembangan dan penataan destinasi.
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti meminta dinas terkait segera melakukan penyesuai terhadap anggaran yang dinilai tidak realistis tersebut.
"Mohon nanti bisa dievaluasi sebelum kami mengevaluasi, jangan sampai itu anggaran monevnya lebih besar dari program dan kegiatan. Seperti, program pembuatan ikon Pantai Seseh anggaranya Rp 200, Monevnya habis Rp 100 juta," ungkapnya.
Menurutnya, pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun anggaran. Namun, pihaknya berharap dalam merancang program hendaknya logis dan realistis.
"Saya paham dalam mempersiapkan ini (program -red) teman-teman di OPD sangat sulit, tapi kalau kami lebih mendalam monev itu apa saja nanti kami dibilang saklek. Mohon nanti Monev anggaran disesuaikan, saya paham, tapi yang realitis dan logis," tegasnya.
"Apa pertibangnya memilih Australia dan New Zeland? Kan ada 19 negara yang open border kenapa mesti dua negara itu," tanyanya.
"Kedua negara itu merupakan pasar potensial, tentunya ada kajian lainnya yang melatari kenapa kedua negara itu dipilih," terangnya seraya menyebutkan akan mebahas kembali apa yang menjadi saran wakil rakyat dalam penyusunan anggaran kepariwisataan.
Seperti diketahui, dalam rancangan penjabaran APBD 2022 telah dialokasikan anggaran kepariwisataan sebesar Rp. 22.578.679.643 untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pariwisata. Seperti, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Rp. 5.152.265.626, program pemasaran pariwisata Rp. 3.716.732.674. Dalam penjabaran rancangan anggaran tersebut juga termasuk anggaran monitoring dan evaluasi (Monev).
