Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

JKBM
I Dewa Gede Mahendra Putra, SH, MH

Denpasar, Bali Tribune

Melalui sejumlah upaya dan pelaksanaan berbagai program pembangunan, Bali berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 218.790 orang atau 5,25 persen pada September 2015 menjadi 178.180 orang atau 4,25 persen pada periode Maret 2016. Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH menyitir rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali dalam keterangan persnya, Kamis (21/7).

Lebih jauh, Dewa Mahendra menuturkan bahwa mengacu hasil survei BPS, penurunan angka kemiskinan secara simultan terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 18.800, dari 115.800 orang pada bulan September 2015 menjadi 96.980 orang pada Maret 2016. Hal yang sama juga terjadi di wilayah pedesaan yang mengalami penurunan sebanyak 21.800 orang, dari 102.990 orang pada September 2015 menjadi 81.200 orang pada Maret 2016.

Menurut Dewa Mahendra, trend positif ini cukup menggembirakan dan merupakan sebuah indikator keberhasilan berbagai program Bali Mandara yang memang diarahkan untuk menekan angka kemiskinan. Namun demikian, hal ini tak lantas membuat jajaran Pemprov Bali berpuas diri. Sebagaimana harapan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Bali menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga tersisa 1 persen. “Angka ini tidak otomatis menjadikan kita lekas berpuas diri, kita akan genjot terus pelaksanaan program Bali Mandara di samping juga program pendukung seperti peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana. Mudah mudahan angka kemiskinan selanjutnya dapat semakin ditekan,” ujarnya.

Bertolak dari target tersebut, data yang disajikan BPS akan menjadi motivasi bagi jajaran Pemprov untuk mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program Bali Mandara seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Beasiswa Miskin, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) serta program lainnya yang bermuara pada penuntasan angka kemiskinan.

wartawan
habit/adv
Category

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Simpan Narkotika Nyaris 1,8 Kg, Pria Asal Medan Ditangkap di Jimbaran

balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika. Seorang pria asal Medan berinisial YPS (25) diringkus bersama barang bukti hampir 1,8 kilogram narkotika jenis ganja dan sabu di sebuah rumah kos di Banjar Mekarsari Simpangan, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (3/8/2026) pukul 00.40 Wita.

Baca Selengkapnya icon click

KUA-PPAS RAPBD 2027 Bangli Resmi Disepakati, DPRD Harap Arah Anggaran Berpihak ke Rakyat

balitribune.co.id | Bangli – DPRD Kabupaten Bangli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.