balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) minta desa wisata segera mengurus sertifikasi protokol berbasis kebersihan (Cleanliness), kesehatan (Health), keselamatan (Safety), dan kelestarian lingkungan (Environment Sustainability) atau CHSE dalam menghadapi tren perubahan di masa adaptasi kebiasaan baru pasca-pandemi Covid-19. Pasalnya, saat ini terjadi perubahan pada sektor pariwisata ditengah situasi pandemi Covid-19.
Pengelola desa wisata di seluruh Bali diharapkan bergegas mengurus sertifikasi CHSE yang difasilitasi secara gratis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sertifikasi ini adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan protokol berbasis CHSE.
Cok Ace menyebutkan, pada tahun ini Bali memperoleh program sertifikasi CHSE untuk 1.200 objek kategori hotel dan non hotel. "Tujuh strategi yang mesti diperhatikan dalam menghadapi tren perubahan pada sektor pariwisata. Salah satu strategi yang sangat penting adalah integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang menjadi sebuah kebutuhan mendesak saat ini," katanya di Denpasar, Sabtu (10/7).
Sebelumnya, pelaku pariwisata terkesan terlalu percaya diri dan sudah merasa nyaman dengan kualifikasi yang dimiliki. Padahal, sebaik apapun kualifikasi yang dimiliki, belum bisa meyakinkan jika tidak dilengkapi bukti sertifikat. “Saya contohkan hal kecil, seorang tukang kebun di satu hotel secara kualifikasi punya kemampuan yang handal. Tapi tanpa sertifikat, dia tidak memiliki bukti kalau dia handal,” ucap Cok Ace.
Ia mengajak seluruh desa wisata di Bali memanfaatkan program sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. "Desa wisata di Bali gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar tahun ini seluruhnya bisa tersertifikasi," katanya.
Selain pentingnya integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan, ia menyebut 6 strategi lain yang harus mendapat perhatian yaitu memahami perubahan kebiasaan wisatawan, pentingnya campur tangan pemerintah, komunikasi marketing untuk pemulihan kepercayaan pasar, investasi di bidang teknologi informasi, pengembangan model bisnis baru dengan mengedepankan sistem online dan pentingnya pemahaman cara mempertahankan bisnis.
"Dua hakekat yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Pertama, pariwisata tidak boleh mendegradasi, merusak apalagi mematikan adat dan budaya Bali. Kedua, pariwisata tidak boleh mematikan atau mengeleminasi rakyat Bali, tidak boleh menghancurkan alam Bali dan memberi manfaat bagi kesejahteraan," jelasnya.
Asesor CHSE Dian Indrawati menjelaskan, sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
Kementarian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprioritaskan Bali dalam program sertifikasi CHSE. Di tahun 2020, pihaknya mengeluarkan 982 sertifikat CHSE untuk 510 hotel dan 472 non hotel. “Tahun 2021, Bali memperoleh jatah sertifikasi untuk 1.200 objek, terdiri atas 200 kategori hotel dan 1.000 non hotel. Saya berharap pengelola desa wisata di Bali memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya," ucapnya.
wartawan
YUE
Category
