Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Diminta Pertahankan Penduduk Tumbuh Seimbang

Kesehatan
Para peserta saat mengikuti Rapat Koordinasi Daerah program KKBPK.

BALI TRIBUNE - Provinsi Bali diminta untuk dapat mempertahankan capaian penduduk tumbuh seimbang. Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Permantauan dan Pengendalian Kependudukan BKKBN  RI, Humphery Apon pada Rapat Kordinasi Daerah Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2018 di Denpasar, Senin (26/3) kemarin.  Dari hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Bali dan Jawa timur dinyatakan telah mampu menciptakan penduduk tumbuh seimbang dengan TFR rata - rata  tingkat kelahiran 2,1 per wanita usia subur. Pencapaian prestesius yang dicapai Bali  melambungi capaian TFR secara nasional 2,6 diharapkan dapat dijaga atau dimaintenance dengan baik karena  bila TFR naik, ongkosnya sangat mahal untuk diturunkan. "Program ini harus menjadi program prioritas. Kalau tidak, kami khawatir justru akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya. Sementara asisten II Setda Pemprov Bali, Dewa Sunarta yang mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, turunnya TFR Bali tidak diimbangi dengan turunnya Laju Pertumbuhan Penduduk  (LPP) di Bali. Sehingga keadaan tersebut tetap saja akan memberikan dampak sosial yang besar terhadap Bali. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, berada pada kisaran 2,15 yang jauh berada diatas rata - rata nasional. LPP Bali tersebut dominan dipengarahui oleh migrasi dan urbanisasi, sehingga  dikhawatirkan akan memunculkan kemiskinan, degradasi lingkungan dan kelangkaan tenaga kerja pada sektor pertanian dan perkebunan di pedesaan.  Tingginya LPP Bali juga  akan memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketersediaan  air bersih. "Ini angka terbaik. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana ini bisa dipelihara dengan baik sehingga tantangan terkait dengan perkembangan global bisa disiasati,” ujarnya. Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017,  tingkat TFR mencapai 2,1 mengalami penurunan signifikan dari SDKI tahun 2010 sebesar 2,3, suatu angka prestesius yang hanya dapat dicapai oleh Jawa Timur dan  Bali. Sedangkan TFR Nasional 2,6. "Capaian TFR ini semestinya dibarengi dengan pengendalian LPP sehingga  makin mempercepat proses pencapaian Keluarga Sejahtera di Bali," pungkasnya.

wartawan
Redaksi
Category

Takbiran 2026 Bertepatan dengan Nyepi, FKUB Buleleng Ikuti Seruan FKUB Bali

balitribune.co.id I Singaraja - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi untuk menyusun seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang diperkirakan bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Pertemuan berlangsung di Sekretariat FKUB Buleleng, Kota Singaraja, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Validasi DTSEN Resmi Dimulai, Pemkab Buleleng Kerahkan 2.700 Relawan

balitribune.co.id I Singaraja -  Verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Pemerintah Kabupaten Buleleng menandai pelaksanaannya melalui penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PAD Anjlok, Dewan Minta BRIDA Bangli Lakukan Riset

balitribune.co.id I Bangli - Anjloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tahun 2025, menjadi perhatian serius kalangan DPRD Bangli. Dalam rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Saat itu, sejumlah OPD yang hadir diantaranya, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), BKPAD dan OPD terkait lainnya.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Warning TPP OPD Tak Cair Bila Target PAD Tak Terealisasi

balitribune.co.id I Bangli - Sejauh ini potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli nyatanya belum dipetakan dengan jelas. Potret Bangli secara keseluruhan, belum sepenuhnya dikuasai dan diketahui oleh pimpinan OPD. Realita menyesatkan ini berdampak pada  tidak tercapainya target PAD dan kondisi ini kerap terjadi saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Minta Penegakan Hukum Terkait Temuan Hidrokarbon di Ekosistem Mangrove Selatan

balitribune.co.id | Denpasar - Hasil uji laboratorium terhadap 60 are lahan mangrove di kawasan selatan Bali yang dinyatakan positif tercemar hidrokarbon jenis diesel (solar) hingga kini belum mendapat respons resmi dari pihak terkait.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.