Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Kembangkan Transportasi Terintegrasi, Koster: Harus Ada Perubahan Pengelolaan Pariwisata

Bali Tribune/Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace)
balitribune.co.id | Denpasar - Pariwisata Bali perlu pengelolaan yang terintegarsi dan tepat sasaran. Untuk mencapai hal itu perlu diadakan perubahan yang fundamental dalam mengelola dunia kepariwisataan di Pulau Dewata, kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara rapat dengan pelaku pengelola pariwisata bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (24/5).
 
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Gubernur Koster mengaku telah melakukan berbagai gebrakan untuk menunjang pariwisata Bali.
 
“Pariwisata yang bagus pastinya harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Untuk itu kami sudah membangun beberapa shortcut guna memudahkan wisatawan berwisata di Bali,” ujarnya menjelaskan.
 
Pembangunan infrastruktur tersebut, menurutnya, juga tidak hanya asal dikerjakan saja. “Kita harus bangun jalan by design, bukan by accident. Seperti contoh dulu ada APEC bangun jalan tol, ada IMF bangun underpass. Itu hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi sekarang kita desain infrastruktur Bali agar memadai hingga tahun-tahun berikutnya,” ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut di hadapan pelaku pariwisata seperti ASITA, PHRI, BTB serta tokoh-tokoh lainnya.
 
Ia menyebutkan, unsur penunjang lain adalah transportasi. Saat ini pemprov telah mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi hingga menyentuh semua wilayah, terutama daerah wisata di Bali. 
 
“Sebagai langkah awal kita kembangkan jaringan kereta api dari bandara ke beberapa daerah tujuan wisata. Ini untuk memudahkan para wisatawan, terutama bagi mereka yang terburu-buru ingin menuju ke bandara, dan sebaliknya,” kata pria kelahiran Buleleng itu.
 
Gubernur menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung sistem pariwisata yang sejalan dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, guna menjaga keseimbangan alam Bali beserta isinya. Terkait itu, Gubernur Koster mengungkapkan, pihaknya telah melakukan beberapa terobosan dalam upaya menelurkan regulasi.
 
“Saya telah buat Pergub No.79 tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali dan Pergub No.80 tahun 2018 tentang Penggunaan Aksara Bali. Itu semata-mata karena ingin melindungi budaya kita, dan budaya merupakan satu-satunya yang bisa kita jual untuk pariwisata kita. Jadi saya harap anda semua bisa mendukung Pergub tersebut,” ujarnya menandaskan.
 
Selain itu juga telah diterbitkan Pergub No.97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik serta Pergub No.99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Menurutnya, regulasi-regulasi tersebut bisa menunjang pariwisata dalam perlindungan alam Bali serta produk asli Bali.
 
Menyinggung tentang masalah kontribusi wisata yang dibayar wisatawan untuk ikut serta menunjang pariwisata dan alam Bali, Gubernur mengatakan masih harus dicarikan regulasi dan bentuknya. Dengan demikian, para wisatawan datang ke Bali nantinya juga ikut menberikan kontribusi terhadap alam dan budaya Bali, katanya, menjelaskan.
 
Mengenai sesuatu yang masih diperlukan untuk kemajuan pariwisata, Gubernur Koster mempersilahkan para pelaku pariwisata untuk mendiskusikan. “Kalau dirasa bagus dan bermanfaat untuk Bali, saya akan pikirkan segi regulasinya,” ujarnya menandaskan.
 
Sementara itu, Wagub Cok Ace menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan masalah pariwisata di Bali. Ia berharap rapat seperti ini bisa berlangsung secara rutin, entah sebulan sekali atau dua bulan sekali. “Yang penting kita ngumpul dan bahas masalah krusial untuk secepatnya bisa ditindaklanjuti,” katanya.
 
Adapun beberapa poin yang akan didiskusikan dalam rapat tersebut, antara lain permasalahan toko ilegal, implementasi Pergub No.79 dan 80, festival-festival di Bali serta website pariwisata Bali yang bertujuan untuk mempromosikan Pulau Dewata.
 
“Mengenai implementasi Pergub 79 dan 80 tentang Busana Adat serta Bahasa dan Aksara Bali, saya mohon dukungan semua pelaku pariwisata. Minimal tiap hari Kamis menggunakan pakaian adat, serta gunakan aksara Bali di kantor dan semua objek wisata, termasuk di hotel-hotel dan restoran. Kita tunjukkan wajah Bali yang sesungguhnya,” ujar Wagub mengingatkan.
 
Mengenai akan digelarnya beberapa festival, Wagub Cok Ace minta agar persiapan lebih diintensifkan lagi. “Seperti Festival Balingkang, persiapannya harus lebih matang untuk dapat menggaet turis Tiongkok pada imlek tahun depan, Tolong persiapan dikebut dan dimatangkan, biar Juli sudah siap kita jual,” ucapnya menekankan.
 
Begitu juga dengan Festival Suksma Bali, Wagub meminta persiapannya dapat dikebut, sehingga pelaksanaannya tahun depan bisa maksimal. “Jadi para wisatawan kita ajak berpartisipasi dalam festival tersebut,” ujarnya. 
 
Untuk masalah website pariwisata Bali, menurut Wagub sangat diperlukan, selain untuk mempromosikan Bali juga memudahkan wisatawan menjangku tempat wisata, hotel dan restoran. Sekarang zaman digital, jadi semua informasi harus bisa diakses melalui telepon 'pintar'. 
 
Website tersebut nantinya juga bisa berupa keterangan ataupun pemberitahuan tentang keadaan terkini di Indonesia khususnya Bali. “Seperti kejadian baru-baru ini demonstrasi di Jakarta ataupun jika Gunung Agung meletus. Dalam website tersebut akan ada keterangan resmi dan informasi valid, sehingga wisatawan tidak mendapatkan informasi yang simpang siur,” ujar Wagub menjelaskan. ksm/uni
wartawan
habit
Category

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Kesehatan Ajak Peserta Manfaatkan Berbagai Kemudahan Aplikasi JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, maka BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Via WA (Pandawa).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila, Walikota Jaya Negara Ajak Kolaborasi Bangun Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6/2026). Apel ini merupakan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan roda pemerintahan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Bupati Karangasem Ajak Masyarakat Teguhkan Nilai Pancasila Sebagai Fondasi Persatuan dan Perdamaian ​

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, pada Senin (1/6/2026).

​Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, S.E., sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf. I Komang Sumadana (Pasiter Kodim 1623/Karangasem).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Tabanan Sebut Putusan MK Soal Kuota 30 Persen Perempuan Langkah Progresif

balitribune.co.id I Tabanan - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tabanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan terobosan besar bagi demokrasi Indonesia.

Putusan yang mewajibkan parpol memenuhi kuota 30 persen perempuan dengan ancaman pencoretan di daerah pemilihan (dapil) tersebut dianggap sebagai langkah nyata dalam menjamin keadilan politik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.