Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bangkitkan Pariwisata di Denpasar dengan Membangun Sinergitas dan Komunikasi Bersama Asosiasi

Bali Tribune / SOSIALISASI - Gathering pariwisata bertajuk Sosialisasi Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menuju Denpasar Bangkit

balitribune.co.id | Denpasar – Membangun sinergitas dan komunikasi dengan pelaku pariwisata yang tergabung dalam asosiasi pariwisata, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Denpasar menggelar Gathering pariwisata bertajuk Sosialisasi Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menuju Denpasar Bangkit yang dibuka Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Selasa (2/11) di Hotel Prama Sanur, Denpasar.

Gathering atau temu pariwisata yang dikaitkan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menuju Denpasar Bangkit ini, untuk menguatkan komunikasi dan sinergitas dalam upaya membangkitkan pariwisata yang tengah terpuruk akibat Covid-19. 

Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana saat membacakan sambutan Walikota Denpasar berharap melalui kegiatan ini akan ada energi baru untuk membangun pariwisata di era adaptasi kebiasaan baru, dengan beberapa penyesuaian dan transformasi.

Lebih lanjut lagi disampaikan, membangun kembali pariwisata yang terpuruk adalah tugas bersama. "Melalui kesempatan yang baik ini, diharapkan dapat dibangun komunikasi dan sinergitas yang baik dengan seluruh stakeholder pariwisata, sehingga dapat menyelaraskan visi dan misi untuk satu tujuan bersama," ucapnya. 

Pemerintah telah mengupayakan banyak hal untuk meningkatkan performa kinerja sektor, melindungi lokalitas, serta menjaga kondusifitas dan keberlanjutan sumber daya untuk meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian melalui pertumbuhan dunia usaha, pemerintah menerbitkan Omnibus Law, yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk berusaha melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik, memperpendek jalur birokrasi dan memetakan risiko di bidang perizinan.

"Saat ini, citra destinasi tidak lagi terletak semata-mata pada daya tarik wisata yang ditawarkan. Namun lebih pada tata kelola atau manajemen destinasi yang lebih baik, ketangguhan destinasi dalam menangani Covid-19, serta kecerdasan masyarakatnya dalam menghadapi situasi ini," katanya.

Pemerintahan bersama-sama dengan aparat terbawah di desa/kelurahan dan desa adat berupaya untuk menegakkan protokol kesehatan dan menekankan kehidupan normal yang baru, tidak sama dengan sebelumnya. "Hal ini diharapkan dapat memberikan propaganda positif ditengah situasi. Seperti sekarang ini, sehingga meyakinkan wisatawan bahwa Bali merupakan destinasi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi," harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, M.A. Dezire Mulyani di tempat yang sama mengatakan, dibukanya kembali border pariwisata Bali untuk menerima kunjungan wisatawan, diperlukan upaya-upaya yang strategis dan sinergis untuk memulihkan pariwisata Bali, dan Kota Denpasar khususnya. 

"Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali, merupakan first image of Bali, wajahnya Bali, dimana setiap langkah yang kita ambil mengandung risiko yang mempertaruhkan nama Bali secara menyeluruh," ucapnya.

Kata dia, penting bagi semua untuk tetap produktif ditengah masa pandemi, namun tetap harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta berupaya memutus rantai penyebaran Covid-19 agar tidak menjadi klaster baru. "Sebagaimana yang terjadi di beberapa negara yang telah membuka bordernya," cetusnya. 

Menurut dia, saat ini citra destinasi tidak lagi terletak semata-mata pada daya tarik wisata yang ditawarkan. Namun lebih pada tata kelola atau manajemen destinasi yang lebih baik, ketangguhan destinasi dalam menangani Covid-19, serta kecerdasan masyarakatnya dalam menghadapi situasi ini agar tercipta herd immnunity atau kekebalan komunal.

"Karenanya, kami di pemerintahan bersama-sama dengan aparat terbawah di desa/kelurahan dan desa dat berupaya untuk menegakkan protokol kesehatan dan menekankan kehidupan normal yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya," paparnya.

Hal ini diharapkan dapat memberikan propaganda positif ditengah situasi seperti sekarang ini, sehingga meyakinkan wisatawan bahwa Bali merupakan destinasi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Hal ini penting, karena pandemi Covid-19 yang telah banyak merenggut kesehatan dan jiwa di seluruh dunia, tentu menimbulkan dampak psikologis bagi semua orang, yang menyebabkan orang-orang takut bepergian. 

"Psychological barrier ini sedapat mungkin kita atasi dengan garansi yang meyakinkan wisatawan bahwa Bali aman dikunjungi, bahwa kita siap mengatasi segala kemungkinan, dan yang terpenting kita peduli," imbuhnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadis Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar IB. Benny Pidada Rurus, Ketua BPPD Kota Denpasar IB. Gede Sidharta Putra dan unsur terkait lainnya.

wartawan
YUE

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.