Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank Indonesia Catat Sejumlah Komoditas Sering Menjadi Penyumbang Inflasi di Bali Sejak 2018 Hingga 2021

Bali Tribune / Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernandi Wimanda.

balitribune.co.id | BadungTim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung menggelar rapat dalam rangka menjaga stabilitas inflasi menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Selasa (14/12). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernandi Wimanda, serta diikuti oleh anggota TPID Kabupaten Badung dan instansi terkait. 

Rizki pada kesempatan ini menjelaskan bahwa tingkat inflasi di sebagian besar wilayah di Indonesia berada di bawah sasaran inflasi 3%±1%. Secara khusus, tingkat inflasi yang terjadi di Bali sebesar 1,87% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi sepanjang Januari s.d. November 2021 adalah canang sari, minyak goreng, angkutan udara, daging ayam ras dan daging babi. Selain itu, sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga saat Hari Raya Natal, Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi di Bali sejak 2018 hingga 2021 yang terdiri dari kelompok makanan yaitu daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang merah. “Sedangkan dari kelompok non makanan yaitu angkutan udara dikarenakan faktor akhir tahun di mana permintaan tiket pesawat cenderung meningkat,” sebut Rizki.

Selanjutnya, Rizki menyampaikan sejumlah rekomendasi langkah optimalisasi program pengendalian inflasi di Kabupaten Badung, diantaranya: (1) melakukan KAD untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit, (2) mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA) untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak, (3) mendorong penggunaan teknologi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik di bagian hulu maupun hilir, serta (4) peningkatan kualitas data, terutama stok neraca pangan pada website SIGAPURA. Untuk mempermudah pengumpulan data secara periodik, Rizki menyarankan Pemda  menerbitkan aturan yang mewajibkan distributor utama untuk melaporkan posisi stoknya setiap minggu

Sedangkan Sekda Kabupaten Badung, Adi Arnawa menyampaikan bahwa kestabilan harga barang kebutuhan pokok pada triwulan IV 2021 dapat terjaga, kecuali beberapa komoditas terlihat mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng dan cabai. Harga minyak goreng masih terpantau naik dalam beberapa minggu terakhir yang dipicu oleh naiknya harga minyak kelapa sawit mentah. “Sementara itu, cabai adalah komoditas yang sangat tergantung dengan faktor cuaca sehingga harga sangat fluktuatif terutama di saat curah hujan yang cukup tinggi seperti sekarang,” ungkapnya.

Dalam rangka menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2022, beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan yaitu: (1) kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan pada UMKM, (2) merancang dan melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menajga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, (3) ketersediaan data informasi pangan yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan dan sebagai dasar dalam pelaksanaan KAD, serta (4) meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (local value chain) dengan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi. 

Dalam sesi diskusi, Kepala Gudang Perum BULOG Kab. Badung, I Made Witantra menyebut jumlah stok bahan makanan di gudang Bulog saat ini masih dalam keadaan yang mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Kab. Badung sekitar 4–5 bulan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Badung, I Made Widana menyampaikan bahwa Pemkab Badung bekerja sama dengan para e-commerce telah memberikan fasilitasi kepada UMKM setiap tahun terkait program onboarding UMKM.

Sebagai penutup diskusi, seluruh OPD diarahkan untuk memperbaiki data stok neraca pangan dengan menggabungkan data dari distributor yang tersebar di Badung. Selain itu, data yang diinput juga harus dipastikan adalah data riil sehingga stok pangan terlihat dan nantinya dapat dilakukan langkah-langkah ansitipatif.

wartawan
ARW
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.