Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank Indonesia Catat Sejumlah Komoditas Sering Menjadi Penyumbang Inflasi di Bali Sejak 2018 Hingga 2021

Bali Tribune / Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernandi Wimanda.

balitribune.co.id | BadungTim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung menggelar rapat dalam rangka menjaga stabilitas inflasi menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Selasa (14/12). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernandi Wimanda, serta diikuti oleh anggota TPID Kabupaten Badung dan instansi terkait. 

Rizki pada kesempatan ini menjelaskan bahwa tingkat inflasi di sebagian besar wilayah di Indonesia berada di bawah sasaran inflasi 3%±1%. Secara khusus, tingkat inflasi yang terjadi di Bali sebesar 1,87% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi sepanjang Januari s.d. November 2021 adalah canang sari, minyak goreng, angkutan udara, daging ayam ras dan daging babi. Selain itu, sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga saat Hari Raya Natal, Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi di Bali sejak 2018 hingga 2021 yang terdiri dari kelompok makanan yaitu daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang merah. “Sedangkan dari kelompok non makanan yaitu angkutan udara dikarenakan faktor akhir tahun di mana permintaan tiket pesawat cenderung meningkat,” sebut Rizki.

Selanjutnya, Rizki menyampaikan sejumlah rekomendasi langkah optimalisasi program pengendalian inflasi di Kabupaten Badung, diantaranya: (1) melakukan KAD untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit, (2) mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA) untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak, (3) mendorong penggunaan teknologi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik di bagian hulu maupun hilir, serta (4) peningkatan kualitas data, terutama stok neraca pangan pada website SIGAPURA. Untuk mempermudah pengumpulan data secara periodik, Rizki menyarankan Pemda  menerbitkan aturan yang mewajibkan distributor utama untuk melaporkan posisi stoknya setiap minggu

Sedangkan Sekda Kabupaten Badung, Adi Arnawa menyampaikan bahwa kestabilan harga barang kebutuhan pokok pada triwulan IV 2021 dapat terjaga, kecuali beberapa komoditas terlihat mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng dan cabai. Harga minyak goreng masih terpantau naik dalam beberapa minggu terakhir yang dipicu oleh naiknya harga minyak kelapa sawit mentah. “Sementara itu, cabai adalah komoditas yang sangat tergantung dengan faktor cuaca sehingga harga sangat fluktuatif terutama di saat curah hujan yang cukup tinggi seperti sekarang,” ungkapnya.

Dalam rangka menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2022, beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan yaitu: (1) kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan pada UMKM, (2) merancang dan melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menajga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, (3) ketersediaan data informasi pangan yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan dan sebagai dasar dalam pelaksanaan KAD, serta (4) meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (local value chain) dengan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi. 

Dalam sesi diskusi, Kepala Gudang Perum BULOG Kab. Badung, I Made Witantra menyebut jumlah stok bahan makanan di gudang Bulog saat ini masih dalam keadaan yang mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Kab. Badung sekitar 4–5 bulan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Badung, I Made Widana menyampaikan bahwa Pemkab Badung bekerja sama dengan para e-commerce telah memberikan fasilitasi kepada UMKM setiap tahun terkait program onboarding UMKM.

Sebagai penutup diskusi, seluruh OPD diarahkan untuk memperbaiki data stok neraca pangan dengan menggabungkan data dari distributor yang tersebar di Badung. Selain itu, data yang diinput juga harus dipastikan adalah data riil sehingga stok pangan terlihat dan nantinya dapat dilakukan langkah-langkah ansitipatif.

wartawan
ARW
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Gianyar Rp4,3 Triliun, Pendapatan  Rp3,4 Triliun

balitribune.co.id I Gianyar - Pemerintah Kabupaten Gianyar mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan defisit mencapai Rp921,956 miliar lebih.

Rancangan tersebut disampaikan Bupati Gianyar I Made Mahayastra melalui Pengantar Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Senin (7/9), di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana.

Baca Selengkapnya icon click

Huma Cafe Kebobolan Lagi, Barang Berharga Dikuras Maling

balitribune.co.id I Gianyar - Pengusaha di Kabupaten Gianyar kembali dibuat resah oleh aksi pencurian. Huma Cafe di Kecamatan Tegallalang bahkan harus mengalami kejadian serupa untuk kedua kalinya. Kali ini,  pelaku tidak hanya membawa kabur sejumlah barang berharga, tetapi diduga sempat mengacak-acak sistem keamanan kafe untuk memuluskan aksinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Rekayasa Lalin Ubud Belum Optimal, Dishub Gianyar Turunkan Skenario Anyar

balitribune.co.id I Gianyar - Setelah dua pekan Rekayasa Lalin tahap II diterapkan, ternyata belum efektif meratakan volume kendaraan di kawasan Ubud. Mulai, Selasa ( 8/9/2026) Dinas Pehubungan ( Dishub) Gianyar kembali turunkan  skenario anyar. Dalam Rekayasa Tahap III ini,  Jalan Raya Ubud dari Catus Pata hingga simpang Patung Arjuna satu jalur keluar Ubud dan  Pangosekan dari simpang Pertamina  menuju Ubud.

Baca Selengkapnya icon click

Terdeteksi Terlibat Judol dan Pinjol, Puluhan Warga Buleleng Kehilangan Hak Penerima Bansos

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah warga Buleleng terpaksa kehilangan hak penerimaan bantuan sosial (Bansos) setelah mereka ditemukan terlibat dalam permainan judi online (judol). Tidak hanya itu, beberapa diantaranya juga terpaksa dicoret dari daftar penerima bansos akibat terdeksi penerima pinjaman online (pinjol). Hal itu diungkap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.