Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank Indonesia Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Klungkung

Bali Tribune/ (Ki-ka) Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia (BI) Trisno Nugroho, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta.

balitribune.co.id | Klungkung  - Di tengah pandemi Covid-19 sektor yang paling terdampak adalah pariwisata dan UMKM. Itu sebab, Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali hadir  di Kabupaten Klungkung. 
 
Tujuannya guna mendorong UMKM dan Pariwisata setempat agar tumbuh lebih cepat melalui penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).  Caranya dengan kolaborasi BI bersama pemda, pelaku usaha, pelaku industri keuangan, masyarakat dan pihak terkait lainnya.
 
Demikian rangkuman dari pertemuan antara Kepala KPw Bank Indonesia,  Trisno Nugroho bersama Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, terkait “Strategi Penyusunan Laporan Program Unggulan Untuk TPID Award 2022, Strategi dan Rencana Aksi Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dan Penyerahan Bantuan Covid-19” di Kantor Bupati Klungkung, Jumat (3/9) lalu.
 
Dalam kesempatan ini, Kepala KPw Bank Indonesia, Trisno Nugroho membeberkan juga kiat-kiat untuk bisa masuk nominasi “TP2DD Award”. 
 
Ia berpendapat,  Klungkung layak maju ke tingkat nasional bercermin dari apa yang telah dilakukan Bupati Suwirta selaku pemimpin daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung melalui digitalisasi. 
 
“Kami berupaya melalui giat ini mendorong UMKM dan pariwisata di Klungkung mulai bangkit. Paling tidak sekarang kita siapkan dulu prasarana dan infrastruktur serta SDMnya. Ketika situasi pulih pariwisata bisa mulai bergerak,” ucap Trisno Nugroho yang kerap keliling mendorong percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah.
 
Trisno Nugroho juga mewanti-wanti kepada masyarakat untuk tetap menjaga prokes agar perekonomian terus bergerak. Namun apabila prokes tidak dijalankan, maka akan berat. Dengan begitu, peran masyarakat juga diperlukan dalam menekan penyebaran Covid-19.
 
Ia mengatakan, hadirnya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Klungkung, setidaknya proses digitalisasi berjalan baik, sebutnya sembari menambahkan, seluruh pihak diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk asosiasi dan pelaku industri.
 
TP2DD dari sisi penerimaaan pemerintah daerah, juga melakukan digitalisasi, sehingga masyarakat juga tergerak untuk menggunakan transaksi non tunai atau secara digital. Salah satunya dengan mulai diterapkannya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Bank Indonesia juga digencarkan agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
Sedangkan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menerangkan proses digitalisasi pembayaran sedang berlangsung, seraya mencontohkan pembayaran di 11 tujuan wisata yang ada di Nusa Penida. “Proses digitalisaai tengah berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur tujuan wisata yang ada di Nusa  Penida,” jelasnya.
 
 Ia juga mengakui dengan adanya proses digitalisasi pembayaran potensi meraup pendapatan daerah bisa lebih ditingkatkan, selain juga menghindari adanya kebocoran. “Jadi masyarakat yang ke tujuan wisata aja akan dipungut retribusi,” ungkapnya.
 
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace yang juga hadir pada kegiatan ini menyambut baik apa yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui pembayaran non tunai, disamping mendorong Klungkung meraih prestasi di TP2DD Award. “Kita mesti memaksimalkan potensi daerah yang ada. Kita dorong Klungkung dalam percepatan pemulihan ekonomi daerah baik dari sisi pariwisata ataupun UMKM,” tutup Cok Ace.
wartawan
ARW
Category

Koster Ajukan Raperda Alih Fungsi Lahan Buat Kendalikan Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, mulai mengajukan Rancangan Peraturan Daerah berjudul Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah serta Praktik Nominee ke DPRD Bali.

Koster di Denpasar, Senin (1/12) , mengatakan, raperda ini untuk mengendalikan pembangunan masif yang semakin hari semakin memakan lahan produktif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Bahas Raperda Pengendalian Toko Modern Lindungi Warung

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjudul Pengendalian Toko Modern Berjejaring demi melindungi perekonomian warga di warung-warung mikro (UMKM).

Gubernur Koster di Denpasar, Senin (1/12), menyampaikan ke DPRD Bali bahwa mengendalikan waralaba-waralaba yang semakin hari terus bertambah di Bali itu penting.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Asal Prancis Jadi Pengedar Narkoba

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang investor asal Prancis berinisial QAAS (35) ditangkap anggota Polres Badung karena kedapatan membawa berbagai jenis narkotika di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung,  Jumat (28/11) sekitar pukul 13.30 WITA. Peran tersangka sebagai pengedar narkoba. Menariknya, ia sempat melakukan perlawanan saat diamankan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Batalkan Putusan PN Singaraja, MA Vonis Terdakwa Kasus Penusukan 3 Tahun Penjara

balitribune.co.id | Singaraja - Upaya hukum Kasasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng atas kasus pembunuhan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dengan terdakwa I Wayan Suarjana alias Jana (46), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Melalui putusannya MA menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Suarjana setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan.

Baca Selengkapnya icon click

BKSAP DPR RI Kunjungi Pemkot Denpasar, Bahas Waste Management dan Quality Tourism

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pariwisata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.