Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bantuan Rp2 Juta Per KK Rawan Penyimpangan, DPRD Badung Minta Pemerintah Pertegas Batasan Calon Penerima Bantuan

Bali Tribune / Ponda Wirawan

balitribune.co.id | MangupuraBantuan hari raya keagamaan sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) yang menjadi program unggulan calon Bupati Badung terpilih I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati I Bagus Alit Sucipta telah masuk pada APBD tahun 2025. Hanya saja, program ini bila tidak diatur dengan jelas sangat rawan terjadi penyimpangan. Selain itu bantuan  ini juga bisa memicu perpindahan penduduk besar-besaran ke Badung. Oleh karena itu, kalangan DPRD Badung mendesak agar Pemkab Badung segera membuat batasan-batasan dalam pemberian bantuan Rp2 juta per KK ini. Dewan juga minta agar warga Badung yang berhak atas bantuan ini diatur secara jelas.

"Sesuai kesepakatan eksekutif dengan DPRD Badung bantuan hari raya keagamaan masuk dalam APBD tahun 2025," ujar Ketua Komisi III DPRD Badung Made Ponda Wirawan, Rabu (4/12).

Nah, karena sudah masuk APBD politisi asal Mambal ini meminta pemerinyah segera membuatkan regulasinya.
Dalam regulasi yang dimaksud ia minta pemerintah memberikan batasan-batasan, agar bantuan yang diberikan kepada seluruh umat beragama ini, benar-benar tepat sasaran.

"Kami harap bantuan ini benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Pemerintah lanjut dia juga perlu mengantisipasi terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran ke Badung karena adanya bantuan ini.

“Yang rawan itu terjadi perpindahan domisili besar-besaran ke Badung, karena mengetahui ada bantuan hari raya Rp 2 juta per KK" tegasnya.

Ponda juga mengaku sepakat batasan berdomisili aktif di Badung, minimal 5 tahun secara berturut-turut. Aturan ini kata dia, akan mencegah terjadinya perpindahan domisili. “Kalau tidak ada batasan, saya yakin akan terjadi perpindahanan penduduk secara besar-besaran ke Badung,” ujarnya. 

Selain itu pihaknya juga setuju bantuan ini diberikan kepada keluarga  yang tidak memiliki penghasilan tetap. " Kami sepakat bantuan ini diberikan kepada warga Badung yang bergaji dibawah Rp 5 juta dalam sebulan," tukasnya.  

Diketahui bantuan Rp 2 juta per KK untuk bantuan hari raya keagamaan ini merupakan salah satu janji kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa - Bagus Alit Sucipta (Adicipta). Setelah dipastikan menang dalam Pilkada 27 November lalu, anggaran bantuan ini sudah masuk APBD 2025.

Pemerintah pun telah membuat skema calon penerima bantuan. Seperti memiliki penghasilan (take home pay) dibawah Rp 5 juta se bulan. Non ASN maupun TNI Polri, serta ber KTP Badung dan berdomisili selama 5 tahun, dengan surat keterangan dari Kepala Lingkungan. 

wartawan
ANA

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.