Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Belasan Kepala Sekolah akan Diganti

I Nyoman Suteja
I Nyoman Suteja

BALI TRIBUNE - Sebanyak dua belas kepala sekolah (Kasek) bakal segera diganti, karena telah menjabat dua kali periode di sekolah yang sama, ada pula yang sudah memasuki masa pensiun. Dari total 12 kasek yang bakal diganti diantara 2 kasek  SMP dan 10 kasek SD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli sudah melakukan kajian. Di tengah rencana pergantian itu terbit aturan baru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru, dalam PP itu terkait periodesasi kepala sekolah tidak berlaku lagi, di daerah lain PP Nomer 19  tahun 2017 justru telah diterapkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Bangli I Nyoman Suteja mengatakan pergantian kepala sekolah, khususnya yang sudah menjabat dua kali periode (8 tahun), mengacu dari hasil temuan Badan Pengawas Keuangan dan  Pembangunan(BPKP) Bali. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010, bahwa masa jabatan kepala sekolah maksimal dua periode (8 tahun).

Disinggung terkait aturan baru bahwa periodesasi jabatan kepala sekolah sudah tidak diberlakukan? Kadis  mengatakan bahwa aturan tersebut masih dalam pembahasan untuk terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), dan pihaknya belum menerima keputuan resmi. Sehingga untuk di Bangli pihaknya masih mengacu para aturan terdahulu, yakni kepala sekolah hanya  boleh menjabat dua periode. “Informasi terkait aturan baru memang sudah tersebar dan baru sekedar info, namun resminya kami belum terima. Kami masih mengaku pada aturan dulu,” sebutnya, Minggu (15/4).

Lanjut Suteja walaupun diganti sebagai kepala sekolah, para kasek yang diganti bisa kembali menduduki jabatan kasek, namun sekolah yang dipimpinya levelnya lebih rendah dari sekolah sebelumnya. ”Boleh kembali ditunjuk selaku kasek, hanya saja bertugas di sekolah yang level lebih rendah, atau bisa juga menjadi guru biasa. Bila yang bersangkutan memiliki prestasi kemudian kinerja bagus bisa ditingkatkan karir menjadi pengawas,” ujarnya.

Disinggung pelaksanaan mutasi tersebut, sejatinya pihaknya berharap bisa dilakukan pada tahun ajaran baru. Sebagai pertimbangan saat ini masih akan berlangsung ujian nasional berbasis computer (UNBK) untuk SMP. “Kami rasa mutasi lebih baik dilaksanakan pada tahun ajaran baru, selain memang kepala sekolah yang lama menyelesaikan kegiatanya. Bila dalam waktu dekat ada mutasi khawatirnya kegiatan yang sudah dirancang tidak berjalan,” harapnya.

Kata I Nyoman Suteja, untuk 2 Kepala Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang bakal diganti yakni Kasek SMPN I Bangli dan SMPN 6 Kintamani. Sementara untuk kepala sekolah tingkat sekolah dasar yang bakal  diganti yakni SDN 2 Landih, SDN 4 Kubu, SDN 2 Belantih, SDN 3 Satra, SDN Belancan, SDN Batukaang, SDN Bayung Cerik, SDN 6 Tiga, SDN 5 peninjoan, SDN 3 Susut, SDN Lembean dan SDN 1 Pengiyangan. “Untuk Kepala SDN 1 Pengiayangan dan SDN Lembean sudah terisi karena kepala sekolah sebelumnya sudah pensiun, sedangkan yang lainnya akan diganti karena  sudah menjabat dua  periode,” tegasnya.

wartawan
Agung Samudra
Category

DPRD Bali Serahkan 106 Sertifikat Bermasalah di Tahura Ngurah Rai ke Kejati dan Polda

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tata ruang Bali kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Trap) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan 106 sertifikat tanah bermasalah di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan hutan mangrove kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Akses Jalan Warga Ungasan, Koster dan DPRD Bali Desak GWK Buka Tembok Pembatas

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, memasuki babak baru. Hingga Senin (29/9) malam, manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) belum juga memenuhi rekomendasi Komisi I DPRD Bali untuk membuka akses tersebut. Padahal, rekomendasi pembongkaran sudah dikeluarkan sejak 22 September 2025 dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Petani Kelapa Sebesar Rp 70 Juta

balitribune.co.id | Amlapura - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Karangasem Amlapura dan Kepala Dinas Pertanian Karangasem memberikan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia sebesar 70 juta kepada ahli waris I Nengah Sumariana.

Baca Selengkapnya icon click

Kerjasama China Railway Bangun Infrastruktur di Nusa Penida

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria menerima audiensi China Railway terkait percepatan pembangunan infrastruktur Nusa Penida di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (29/9/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Lesmana dan OPD terkait lainnya. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Optimalkan Pendapatan Daerah, Wabup Karangasem Resmi Luncurkan Inovasi Gerbang Pajak

balitribune.co.id | Amlapura - Selain mengeluarkan kebijakan Pembebasan Sanksi Administrasi (denda) PBB P2, Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui BPKAD juga meluncurkan inovasi Gerbang Pajak (Gerakan Bersama Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah).

Baca Selengkapnya icon click

Ketua Dewan Soroti MBG Belum Merata di Bangli

balitribune.co.id | Bangli - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangli belum berjalan merata. Sejauh ini program preside Prabowo Subianto tersebut baru menyasar sekolah yang ada di tiga kecamatan (Tembuku, Bangli, Susut) Sementara untuk kecamatan Kintamani belum menerima manfaat program ini. Realita ini mendapat  perhatian dari Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.