balitribune.co.id | Dalam keadaan kritis dan krisis, maka yang menjadi buah bibir adalah beras dan beras. Kapolda dan Pangdam memberikan beras kepada masyarakat. Demikian pula halnya Gubernur Wayan Koster. Memang demikianlah sebaiknya. Refokusing yang kini ditebarkan oleh pemerintah, adalah refocusing untuk sektor kesehatan melawan korona. Di samping itu refokusing untuk untuk menjamin penduduk yang termiskin bisa mendapatkan beras. Saya kira, program lainnya perlu ditunda dulu. Fokus pada kedua hal tsb.

Tatkala, PPKM Darurat mulai mencapai puncaknya, maka Jokowi tampil dengan kalem di TV. Ia mengatakan bahwa ketersediaan beras di Indonesia, aman stoknya. Kemudian menyusul keterangan yang sama dari Mentan dan Kabulog. Sebetulnya, pernyataan itulah yang membuat rakyat menjadi adem dan tenang. Dapatkah dibayangkan, kalau dalam kondisi krisis dan kritis seperti ini, harga beras melonjak tajam dan inflasi ikut melonjak tajam? Proses politisasi korona pasti akan terjadi.

Oleh karenanya, kita tidak boleh sewenang-wenang membabat sawah. Pembabatan sawah harus dikendalikan, bisa melalaui UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), tata ruang, dll. Tentu yang paling urgen adalah, bahwa program pemerintah jangan secara sistematis membabat sawah. Hal ini bisa menjadi preseden yang tidak baik, dan bisa dimanfaatkan oleh investor yang lainnya. Mereka akan  berdalih, “Lho, ia kok bisa membabat sawah, saya kok tidak bisa. Mana keadilannya?”

Seperti halnya rencana pembuatan jalan tol Gilimanuk-Denpasar. Hutan dan sawah dengan sistematis dibabat dengan sadar. Kalangan Walhi Bali mencatat bahwa sawah yang akan dibabat oleh investor dalam proyek itu adalah 188,3 ha. Sedangkan pembabatan hutan lindung sebanyak  50 ha, dan pembabatan hutan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seluas 67,4 ha. Sebuah angka pembabatan sawah yang drastis. Di tengah-tengah penyusutan sawah di Bali rata-rata sebanyak 2800 ha/tahun.

Dalam diskusi di komunitas Pokdarkamtibmas Bali, telah muncul pernyataan yang serius dari Bigjen. Pol.(Pur) Made Suweta. Bahwa manusia itu bisa hidup, hanya dari kehidupan lain di sekitarnya. Manusia bisa hidup, kalau di sekitarnya ada tumbuhan dan binatang/khewan. “Bukan dari banyaknya simpanan rupiah dan dolar di bank” katanya. Apa yang dikemukakan Jenderal Suweta, tentu saja sangat logis. Tetapi tidak mudah untuk mengendalikan alam pikir manusia (pejabat), untuk tidak menghantam sawah. Karena sawahlah yang paling mudah untuk dihantam. Karena kawasan hamparannya luas, sudah ada draenasi, dan petani pada umumnya loyo.

Menghantan hutan tidak sesuai dengan konsep Wana Kerthi, dan menghantam sawah tidak sesuai dengan konsep Swi Kerthi. Tapi, apalah artinya konsep dan kata-kata. Bila memang pemerintah dan investor menghendaki, maka apa saja bisa dikerjakan. Apalagi konsepnya sudah disinergikan dalam RTRW. Ya, tinggal menghantam saja.

Saya kira, kita sejak SD sudah diajarkan bahwa hutan sangat penting untuk menahan banjir dan menghidupkan sungai. Maka itulah hutan harus dilestarikan (sekitar 30%, sesuai UU Kehutanan, sebelum diperas dalam UU Hak Cipta). Saya kira, banjir dan longsor yang kini kerap terjadi, pastilah karena ajaran ketika SD itu, tetap masih berlaku. Dalam satu dekade yang lalu, Jembrana tidak pernah ada berita dihantam  banjir. Tetapi dalam 2-3 tahun yang lalu, daerah ini sudah mulai rutin di serang banjir. Dari mana datangnya? Tentu saja dari kawasan hutan di bagian hulu, yang mulai menggundul. Sementara itu, banyak juga sungai-sungai yang sudah “setengah mati”.

Saya juga masih ingat, ketika 50 tahun yang lalu, masih sekolah di fakultas pertanian. Ada diskusi hangat di kelas. Bahwa kalau nanti kawasan pertanian habis dimanfaatkan untuk sarana-prasarana, dan industri dll, lalu kita akan makan apa? Taruhlah kita punya uang, tetapi tidak ada bahan makanan yang bisa dibeli. Lalu kita makan apa? Kemudian taruhlah kita punya banyak devisa, lalu tidak ada bahan makanan di pasar dunia yang bisa diimport. Lalu kita makan apa? Pada waktu itu, guru saya Prof. Sutawan yang memimpin diskusi, dalam mata kuliah Politik Pertanian. Hingga sekarang, saya masih ingat disksui itu, karena pada waktu itu tidak ada kesimpulan, dan juga tidak ada jawaban yang tegas dari disksui di kelas tsb. Ada juga teman yang memberikan argumentasi yang nyeleneh. “Mungkin nanti karena perkembangan teknologi, maka kita tidak lagi perlu makan” katanya. Ketawapun berderai.

Apa esensi dari diskusi mahasiswa di kelas itu? Bahwa sudah sejak lama ada kehawatiran bahwa pemerintah pasti lebih suka membangun bangunan fisik, dibandingkan dengan membangun sektor pertanian. Kemudian yang dikorbankan adalah sawah atau lahan pertanian. Banyak alasan, kenapa pemerintah tidak suka membangun pertanian. Tetapi pada saatnya orang-orang pasti akan beralih pada pertanian. Buktinya, saat adanya serangan korona sekarang ini. Setelah sibuk mengurus vaksin, kesehatan, kebijakan PPKM, dll. Maka akhirnya pasti akan ingat pada jumlah ketersediaan beras. Tentu sudah disadari, apa akibat politik yang bisa terjadi, kalau tidak ada beras.

Oleh karenanya, perlu dihentikan pikiran untuk menghancurkan sawah dan hutan. Hidup ini bukan hanya untuk sekarang saja, atau 5-10 tahun yad. Generasi yang akan datang perlu dapat merasakan apa yang kini kita rasakan. Untuk itulah sebabnya pihak PBB mengembangkan konsep berkelanjutan. Tetapi memang tidak mudah mengendalikan watak manusia, yang tidak pernah puas-puasnya. Selalu ingin hidup lebih nyaman dan lebih nyaman lagi. Oleh karenanya, silahkan saja. Selamat menikmati dunia.