Balitribune.co.id | Negara - Sinergi antara Pemkab Jembrana dengan Kejaksaaan Negeri Jembrana terkait kesadaran hukum terus berlanjut. Setelah kerjasama dalam bantuan hukum melalui pendandatangan nota kesepahaman, kini digelar sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum di wilayah Kabupaten Jembrana, Kamis (8/10).
Bupati I Putu Artha menyatakan sangat mengapresiasi pihak Kejaksaan Negeri Jembrana atas bantuan dan kerjasama yang telah terjalin sehingga dapat diteruskan dan dilanjutkan kembali dalam program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di wilayah Kabupaten Jembrana. “Kerjasama ini kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan pengembangan budaya hukum sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum melalui penerangan hukum dan pembinaan hukum sehingga akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) khususnya pada aspek kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku,” ujarnya.
Terkait dengan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, menurut Bupati Artha ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencegahan yakni, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan yang baik serta tata kelola aset. “Upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dari ASN sampai kepada aparat desa dan kelurahan telah sering kita sosialisasikan. Jika semua itu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan,” papar Bupati Artha dalam acara yang juga digelar secara virtual dari Executive Room Kantor Bupati Jembrana tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Pipiet Suryo Priarto Wibowo mengatakan, sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum ini ditujukan kepada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Jembrana terutama ASN terkait tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan dan tata kelola aset. Pihaknya mengajak seluruh aparatur pemerintah mengenali hukum dan menjauhi hukuman. “Dengan kita bisa mengajak para ASN dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, melalui sosialisasi ini mereka akan dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman, sehingga dengan demikian akan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,” ujarnya.
Khusus untuk para perbekel, Kajari Pipiet Suryo Priarta Wibowo kembali mengingatkan sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD), apabila ada keraguan dalam mengimplementasikan programnya di desa, para perbekel perlu mendapat pendampingam dari pihak Kejaksaan. “Karena mereka menerima dana desa yang mereka keloloa untuk kepentingan masyarakat desanya, jika ada hal-hal yang dianggap masih meragukan dalam menjalankan programnya di desa, maka pihak kejaksaan perlu melakukan pendampinga,” tandasnya di hadapan Sekda, I Made Sudiada, para Asisten Sekda serta para para Camat se Kabupaten Jembrana.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category
