Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berkat Perjuangan Gubernur Bali, Warga Desa Sumberklampok Mengaku Bahagia Miliki Legalitas Kepemilikan Tanah

Bali Tribune / Ni Made Suwitri

balitribune.co.id | Singaraja - I Made Sukadana selaku Anggota Tim 9 menyampaikan rasa bahagianya karena berkat Gubernur Bali Wayan Koster, masyarakat Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng sekarang sudah memiliki legalitas yang sah yaitu dalam bentuk surat hak milik atau sertifikat tanah. 

“Kami tidak henti-hentinya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan yang dilakukan Gubernur Bali. Bagi Kami, Gubernur Koster adalah pemimpin yang luar biasa dan berjasa membantu kami,” kata I Made Sukadana, Kamis (23/9).

lihat foto : I Made Sukadana

Ni Made Satria seorang warga lansia di Desa Sumberklampok menyatakan permohonan untuk mendapatkan sertifikat tanah ini sudah bertahun-tahun diperjuangkan, dan sekarang akhirnya sudah didapatkan. "Saya menghaturkan terimakasih ke Presiden Jokowi, dan Gubernur Bali,” ujar Ni Made Satria.

Pasca mendapatkan sertifikat tanah ini, Ni Made Satria akan merencanakan pemanfaatan tanah pemberian dari pemerintah tersebut untuk berkebun kelapa. “Kalau sudah berbuah, kelapanya akan digunakan sebagai bahan upacara keagaamaan Daksina,” jelasnya.

Kepala Dusun Banjar Dinas Sumberklampok, Agus Khairi menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi, Gubernur Bali, Wayan Koster, hingga DPRD Provinsi Bali, dan Pemerintah di Kabupaten Buleleng. Karena sudah mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa Sumberklampok dengan memberikan sertifikat tanah ini.

“Saya sebagai generasi ketiga yang berjuang mendapatkan tanah ini, sangat berbangga dengan Gubernur Koster. Akhirnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah ini sejak tahun 90-an tercapai di tahun 2021. Apa yang didapatkan sekarang adalah cita-cita masyarakat, jadi mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah bisa digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat Sumberklampok,” ujar Agus Khairi.

Aliyanto yang lahir di Desa Sumberklampok pada tahun 1961 mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena baru sekarang ada pemerintahan di era Gubernur Bali, Wayan Koster kasus tanah di Desa Sumberklampok bisa diselesaikan. 

“Rasa gembira kami tidak terhingga, mungkin semua warga di sini merasakan kegembiraan yang sama seperti saya. Jadi secara pribadi, saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas pemberian tanahnya,” pungkasnya.

Ni Made Suwitri juga menyatakan rasa bahagia karena sudah memiliki sertifikat tanah. Ia mengungkapkan luas tanah yang dimiliki sekarang di Desa Sumberklampok seluas 2 hektar, saat ini sudah dimanfaatkan untuk perkebunan jeruk, pisang, hingga difungsikan untuk menanam pohon senggon.

I Wayan Sawitra Yasa selaku Kepala Desa Sumberklampok mengatakan bahwa perjuangan untuk mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah ini, sempat dilakukan sampai ke Jakarta. Saat itu sebelum Gubernur Wayan Koster menjadi Gubernur Bali.

"Saya secara pribadi yang didampingi oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna sempat menemui Gubernur Koster saat masih aktif menjadi Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan di Jakarta," katanya. 

Dalam pertemuan itu, Koster berjanji ketika diberikan amanah oleh masyarakat Bali menjadi Gubernur Bali, maka pekerjaan rumah (PR) yang paling pertama akan diselesaikannya ialah masalah tanah di Desa Sumberklampok. 

Atas capaian ini, warga Desa Sumberklampok merasa betul-betul memiliki pemimpin yang komitmen untuk membangun Bali kedepan. Karena ini persoalan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan menjadi warisan masalah yang sudah berlarut-larut.

“Jadi komitmen Gubernur Koster, Bupati Buleleng yang sudah sejalan menyelesaikan masalah ini, maka saya atas nama masyarakat mengucapkan banyak terimakasih. Semoga ini berkah untuk masyarakat Sumberklampok,” tutupnya.

wartawan
YUE
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.