Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berkompetisi Dengan Sekolah Negeri, Sekolah Swasta Diminta Tanamkan Toleransi

Bali Tribune/BPMPS - Pengelola sekolah swasta yang tergabung dalam BMPS Kabupaten Jembrana dilantik, Kamis (3/11/22).


Tbalitribune.co.id | Negara - Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, sekolah-sekolah swasta di Jembrana berupaya tetap menunjukkan eksistensi. Melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Jembrana, pengelola sekolah swasta di Jembrana berharap bisa terus mensejajarkan diri dengan sekolah swasta.
 
 BMPS Kabupaten Jembrana menjadi wadah berhimpunnya pengelola sekolah swasta yang ada di Jembrana. Setelah pembentukan kepengurusan, Pengurus BMPS Kabupaten Jembrana dilantik oleh Ketua BMPS Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra, Kamis (3/11/2022). 
 
I Ketut Udara Narayana kembali terpilih memimpin BMPS Kabupaten Jembrana. Pihaknya berharap agar kedepannya sekolah swasta yang ada di Jembrana bisa terus bangkit dan berkompetisi secara sehat dengan sekolah negeri yang ada. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka dipastikan visi misi sekolah swasta untuk ikut mencerdaskan anak bangsa bisa tercapai terutama di Kabupaten Jembrana, ucapnya. 
 
Begitupula Ketua BMPS Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra menyakini kepengurusan BMPS Kabupaten Jembrana kedepannya mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Apalagi tujuan dari visi misi utama tetap berkomitmen dalam upaya menjadikan anak bangsa berkualitas dan unggul.
 
Pihaknya meminta sekolah swasta di Jembrana tetap solid dalam memajukan dunia pendidikan dan mencerdaskan generasi muda. Kami di BMPS Provinsi Bali mengapresiasi semangat, dedikasi dan loyalitas para pendiri serta pengurus perguruan swasta di Kabupaten Jembrana untuk senantiasa ikut bersama-sama bersatu padu untuk memulai langkah baru dalam membangkitkan semangat rela berkorban dalam tujuan mulia yakni bisa ikut mencerdaskan anak bangsa, tandasnya. 
 
Bupati Jembrana Nengah Tamba mengapresiasi jajaran BMPS Kabupaten Jembrana yang telah melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang merata di Kabupaten Jembrana. Saya merasa sangat bahagia kepada Pengurus BMPS Kabupaten Jembrana. Pengurus telah mampu memegang teguh komitmen untuk mencetak talenta berkualitas unggul dan berprestasi dari peserta didik baik di tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional, ujarnya. 
 
Pihaknya mengajak kepada seluruh Pengurus BMPS untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang tangguh dan bersatu demi pendidikan Jembrana yang maju. Pihaknya berharap seluruh sekolah di Jembrana bisa menumbuhkan toleransi. “Banggalah menjadi seorang pendidik, karena profesi pendidik adalah sangat mulia. Salah satunya dilakukan melalui penumbuhkembangan toleransi pada peserta didik melalui penciptaan ruang jumpa untuk saling mengenal dan belajar satu sama lainnya, ungkapnya. 
 
Pengurus BMPS Kabupaten Jembrana juga diharapkan dapat menumbuhkan serta meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme yang dipupuk melalui interaksi peserta didik. Kita mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif maka kebiasaan itu akan tumbuh menjadi karakter dan budaya bagi warga sekolah. Pendidikan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama yaitu antara pemerintah dan masyarakat, tandasnya.
wartawan
PAM
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.