Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI: Dampak Positif PPKM Bagi Pemulihan Ekonomi Bali

Bali Tribune/ Trisno Nugroho.


balitribune.co.id | Denpasar  - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat dianalogikan sebagai “jamu pahit” yang dalam jangka pendek terlihat kurang bersahabat bagi perkembangan ekonomi.
 
Namun dalam jangka panjang merupakan salah satu obat mujarab bagi rebound perekonomian Bali. PPKM darurat dapat membawa dampak positif apabila efektif mencapai tujuannya, yakni terkendalinya angka Covid-19. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan semua pihak, agar tujuannya dapat tercapai dan PPKM tidak berkepanjangan. Semakin cepat angka Covid terkendali, maka semakin cepat perekonomian  bangkit, begitu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia (BI) Bali, Trisno Nugroho di kegiatan Webinar SURYA (Survei Bicara) "Memperkuat Resiliensi Dunia Usaha di Era PPKM", Kamis (15/7).
 
“Melalui SURYA ini bisa dilakukan diskusi dengan para pakar di bidangnya dengan melibatkan stake holder terkait,” sebut Trisno Nugroho.
 
Dipandu oleh Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CMACMA., webinar yang diikuti berbagai kalangan ini menghadirkan narasumber seperti Rizki Ernadi Wimanda (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali); Dr. Aviliani, S.E., M.Si (Senior Econom of Indef); serta perwakilan BAPPEDA Provinsi Bali.
 
Secara global indikator ekonomi semasa pandemi itu ada empat seperti, kesehatan,  perdagangan, sektor riil, keuangan serta masih adanya ketidakpastian.
 
“Kesehatan menjadi indikator utama selama masa pandemi,” sebut Aviliani. Sedangkan indikator pulihnya ekonomi domestik juga ditandai 3 faktor seperti, kesehatan, moneter dan perbankan.
 
Terkait dengan kondisi Bali yang ekonominya notabene ditopang sektor pariwisata, dikatakan pertumbuhan ekonomi tertekan tajam ketika masuknya pandemi Covid-19, namun masih tumbuh negatif.
 
“Dengan mulai dilakukannya vaksinasi kita berharap bisa berdampak kepada tingkat kepercayaan konsumen dan pelaku usaha agar Bali kembali bertumbuh,” tukasnya. Seraya menambahkan, perlu adanya kampanye kesehatan dari Bali yang meyakinkan wisatawan dan pelaku usaha untuk datang ke Bali.
 
Sementara itu Rizki Ernadi Wimanda, menyatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya pendapatan seluruh responden. Mayoritas pendapatan sebelum masa pandemi Covid-19 antara Rp. 1 juta hingga Rp. 3 juta, namun hal itu bergeser menjadi di bawah Rp. 1 juta.
 
“Oleh karena itu, pola konsumsi juga berubah dimana alokasi untuk tabungan mengalami penurunan, “ ungkap Rizki.
 
Diuraikan, berbagai jenis bantuan sosial yang didapat oleh responden (160 responden penerima bansos di masa Covid-19, bulan Juni-Juli), yang paling banyak bansos program prakerja.
 
“Mayoritas responden mengatakan, bansos digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya. Sedangkan yang menggunakannya untuk kesehatan masih kecil.
 
Saat ini bansos yang diharapkan para responden yaitu berupa modal usaha disusul dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 
“Semasa pandemi Covid-19 usaha yang bisa diharapkan tumbuh yaitu, ekonomi kreatif juga adanya transformasi digital,” pungkasnya. 
wartawan
ARW
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.