Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI dan TPID Kabupaten Badung Gelar High Level Meeting Petakan Dampak Covid-19

Bali Tribune / HLM KPw Bali bersama TPID Kabupaten Badung.

balitribune.co.id | Denpasar – Pemkab Badung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memetakan dampak virus Corona terhadap perekonomian. Salah satu yang menjadi bahasan dalam High Level Meeting (HLM) melalui Video Conference pada Kamis, (9/4/2020) adalah langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah mewabahnya Covid-19.

Pada kesempatan tesebut, Wakil Bupati Badung menyampaikan beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh seluruh anggota TPID Kab Badung, untuk mengantisipasi dampak COVID 19. “Kita harus senantiasa memperkuat diri serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif, baik dalam melakukan upaya penanganan maupun recovery kedepan, sehingga bisa menstabilkan dan memulihkan kondisi kehidupan secara menyeluruh” tegas Wabup Suiasa.

Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi di tengah dampak COVID-19 akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada strategi 4K (Ketersedian pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). “Terdapat 3 (tiga) hal yang harus dilakukan yaitu: (1) senantiasa mewujudkan sinergi dan kegotongroyongan, (2) membangun konektivitas melalui komunikasi yang efektif, dan (3) membuat pertahanan kuat dengan cara: memastikan ketersediaan pasokan masa sekarang dan beberapa bulan kedepan, melakukan pengendalian harga, serta memastikan kelancaran distribusi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa mendatang” imbuh Wabup Suiasa. 

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali, Trisno Nugroho, memaparkan terkait kondisi perekonomian terkini di Provinsi Bali termasuk pergerakan harga pangan utama dan komoditas strategis di Kabupaten Badung. Terkait dengan wabah COVID 19 yang berdampak pada perekonomian Kab Badung, seluruh stakeholders di Badung diharapkan fokus menjaga kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar tetap berjalan aman dan kebutuhan tercukupi, sehingga pemulihan ekonomi kabupaten badung dapat berjalan dengan baik. 

“Seluruh masyarakat harus disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. BI Bali akan selalu memberikan dukungan secara penuh pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Badung” tandasnya. 

BI Bali juga memberikan rekomendasi kepada TPID Badung diantaranya adalah (1) menyusun neraca bahan makanan (neraca surplus–defisit) sehingga dapat memetakan komoditas mana yang dapat dipenuhi secara mandiri dan mana yang perlu di supply dari luar (1) diperlukan kerjasama perdagangan antar daerah kab/kota di Bali untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, (2) optimalisasi Controlled Atmosphere Storage (CAS) atau ozonisasi (untuk penyimpanan bawang dan cabai) pada saat panen raya.

Dari hasil diskusi, ketersediaan pangan beras di Kabupaten Badung masih mencukupi hingga bulan Desember 2020 mendatang, mengingat saat ini Kabupaten Badung tengah panen raya dengan hasil yang cukup baik. Untuk mendukung ketahanan pangan lokal ditengah pandemi COVID 19 ini, TPID Kab Badung menghimbau kepada Perpadi dan penyosoh agar tidak menjual gabah/padi ke luar Kabupaten Badung.

Selain itu, petani dihimbau pula agar hasil panen padi tidak seluruhnya dijual, namun juga disimpan sebagai cadangan pangan keluarga. Lebih lanjut, OPD terkait juga berkomitmen terus membuat kajian dan menerapkan teknologi dalam industri pertanian, perkebunan, maupun perikanan, sehingga dapat meningkatkan produksi maupun produktifitas.

Diakhir rapat, Wakil Bupati Suiasa berharap, seluruh pihak terkait agar selalu siap memberikan dukungan, bergerak bersama dan saling membantu untuk pengendalian harga dan menjaga perekonomian untuk kesejahteraan bersama.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.