Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI : Diperlukan Konsep Praktis dan Sinergitas Kelola Pariwisata Bali

ekspor
Causa Iman Karana

BALI TRIBUNE - Tantangan perekonomian Bali sepanjang  tahun 2018 hingga 2019 rupanya masih  di dominasi sektor pariwisata. Penyebabnya, konsep pengembangan pariwisata Bali yang belum merata, apalagi  adanya dominasi Selatan atas Utara, termasuk di dalamnya kemacetan, sampah, serta belum adanya konsep yang secara holistik dan terintegrasi dalam pengembangan pariwisata Bali. Kurangnya sinergitas pengusaha dan pemerintah pun bisa jadi penyebab. "Kalau hal ini masih terjadi, jangan dulu bicara soal "One Management Island". Pasalnya,  kunci utamanya ialah sinergitas antar komponen," tandas Kepala KPw BI Bali,  Causa Iman Karana di Denpasar, Selasa (13/2). Lantas ia juga menyikapi banyaknya pihak yang acapkali menyatakan Bali perlu One Management Island dalam pengelolaan pariwisata, namun sayangnya konsep dasar soal itu tidak pernah terungkap kepermukaan. "Perlu langkah konkret merealisasikannya," imbuhnya. Selain itu tantangan Bali kedepan yaitu meningkatnya transaksi online booking atau pemesanan jasa pariwisata melalui online yang berimbas akan tersainginya potensi ekonomi konvensional. "Berbagai persoalan yang kerap dihadapi perlu kiranya diatasi melalui sinergi dengan destinasi wisata lain di luar Bali, Bali sebagai Hub. Peningkatan akses berkunjung ke Bali, maksimalisasi fasilitas darat, laut dan udara. Serta peningkatan konektivitas antar destinasi wisata dengan dibangunnya jalan tol dn kereta api," ucap Causa seraya berujar Bali juga perlu memikirkan industri kecil yang mampu menopang sektor pariwisata. "Bagaimana kedepannya Bali tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata, untuk itu perlu industri dalam skala  Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) tantangan inflasi Bali  2017 - 2019 antaranya disebabkan adanya risiko kenaikan biaya tenaga kerja bangunan dan sewa rumah. Disebutkan, terbatasnya ketersediaan tenaga kerja bangunan di tengah masih tingginya volume proyek kontruksi, berkembangnya industri hotel dan pariwisata mendorong peningkatan tenaga kerja daei luar Bali yang mendorong permintaan sewa rumah dan kontrak rumah. Adanya risiko penyesuain tarif yang dipicu potensi kenaikan harga BBM dan tarif listrik mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan kebijakan restrukturisasi subsidi energi (administered prices). Sedangkan dari sisi volatile food dikarenakan adanya risiko ketersediaan komoditas pangan strategis terutama jelang hari besar, dan anomali cuaca yang berpotensi menurunnya produksi komoditas holtikultura. "Kita memproyeksikan inflasi Bali di tahun 2018 3,5 persen plus 1 persen, pun di tahun 2019," katanya menjelaskan. Namun demikian BI dalam menghadapi tantangan tersebut juga menyiapkan faktor penahan inflasi dengan berkordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, menjaga ekspetasi masyarakat dan pergerakan harga komoditas global, serta penyesuaian tarif. Dari sisi pertumbuhan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2018, 6,00 persen (yoy) - 6,40 persen (yoy). Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini dipicu adanya sidang tahunan IMF - World Bank 2018 yang akan dihadiri sekitar 15 ribu peserta dari 189 negara. Pemilukada Provinsi Bali 2018. Pembangunan infrastruktur (termasuk dalam rangka IMF-WB) ditambah adanya optimisme pelaku usaha, membaiknya ekonomi negara mitra dagang utama ekspor, pengembangan pasar ekspor alternatif, peningkatan UMP, serta pencairan anggaran dana desa. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.